GERBANGDESA.COM, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Dapil I, Eddy Mashamy, menyerukan pentingnya membangun komunikasi dan keterbukaan antara kepala desa, BPD, kelembagaan desa, masyarakat, serta tokoh masyarakat. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan pesan tersebut saat reses masa sidang I tahun 2025 di Aula Kecamatan Pulau Hanaut, di hadapan 14 kepala desa yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Eddy Mashamy yang juga mantan Camat Pulau Hanaut menyoroti lemahnya koordinasi dan komunikasi di sejumlah desa. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab lambatnya pembangunan di tingkat lokal.
“Kalau kepala desa dan BPD jalan sendiri-sendiri, bagaimana desa bisa maju? Keterbukaan bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Eddy dalam sambutannya.
Eddy menilai, komunikasi yang sehat memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kepala desa dapat memaparkan visi dan kendala, sementara BPD menjalankan fungsi pengawasan dengan data yang akurat. Warga dan tokoh masyarakat pun bisa berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi serta mengawasi pelaksanaan program.
“Contoh pembangunan jalan, kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, mereka tahu mana lokasi paling mendesak. Alokasi anggaran pun jadi lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Politisi PAN itu juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Menurutnya, transparansi menjadi langkah efektif menghindari kecurigaan dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
“Kalau kades terbuka soal anggaran, warga ikut merasa memiliki dan mengawasi. Ini yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama,” kata Eddy.
Ia menambahkan, keputusan yang diambil melalui musyawarah bersama BPD dan tokoh masyarakat lebih diterima karena lahir dari mufakat, bukan instruksi sepihak. Dengan begitu, potensi konflik sosial dapat ditekan.
Eddy juga menyoroti pentingnya sinergi antara kepala desa, BPD, dan masyarakat. Komunikasi yang kuat, katanya, membuat semua pihak bergerak seirama dan cepat menyelesaikan hambatan di lapangan.
“Desa yang terbuka melahirkan masyarakat yang peduli. Gotong royong tumbuh, partisipasi meningkat, dan hasil pembangunan jadi berkelanjutan,” ujarnya.
Menutup kegiatan reses, Eddy menegaskan bahwa membangun komunikasi dan keterbukaan adalah pondasi dari tata kelola pemerintahan desa yang baik Good Village Governance.
“Sudah bukan zamannya pemerintah desa berjalan sendiri. Desa harus dikelola secara terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak,” pungkasnya. (fin/fin)
