GERBANGDESA.COM, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Eddy Mashamy, menilai komoditas kelapa dalam di wilayah hilir Kotim saat ini sedang menghadapi krisis serius.
Anjloknya harga kelapa yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir membuat banyak petani mulai meninggalkan kebun kelapa dan beralih ke perkebunan sawit demi mempertahankan ekonomi keluarga.
Menurut Eddy, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa melainkan sedang dalam krisis.
Harga kelapa dalam yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.700 hingga Rp7.000 per butir kini turun drastis menjadi sekitar Rp1.800 per butir, bahkan petani hanya menerima sekitar Rp900 per butir setelah dipotong berbagai biaya.
“Ini adalah tragedi ekonomi mikro yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Persoalan ini sangat krusial karena menyentuh langsung mata pencaharian utama masyarakat di wilayah hilir Kotim,” ujarnya, kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim itu menegaskan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan bagi masyarakat Samuda, Mentaya Hilir Selatan, dan wilayah sekitarnya.
Kelapa telah menjadi bagian dari identitas daerah sekaligus warisan yang diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, lanjutnya, fenomena petani yang mulai menebang pohon kelapa untuk diganti dengan tanaman sawit menjadi sinyal bahaya bagi masa depan sektor perkebunan rakyat di Kotim.
“Ketika petani terpaksa beralih ke sawit karena frustrasi atas minimnya solusi dan rendahnya harga jual kelapa, ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah.
Kita sedang kehilangan salah satu potensi lokal terbaik yang dimiliki Kotawaringin Timur,” tegas politisi PAN tersebut.
Eddy menyatakan dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian agar segera melakukan langkah konkret untuk menstabilkan harga dan membenahi tata niaga kelapa.
Pemerintah juga diminta turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi penyebab anjloknya harga, termasuk kemungkinan adanya ketidakseimbangan rantai distribusi yang merugikan petani.
“Kita membutuhkan intervensi nyata, bukan sekadar janji atau simpati. Pendapatan petani harus diselamatkan, biaya logistik perlu ditekan, dan tata niaga kelapa harus dibenahi agar petani kembali mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil kebun mereka,” pungkasnya. (fin/fin)
