GERBANGDESA.COM, Sampit – Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan anggaran sekitar Rp149 miliar untuk pembangunan Gedung Serbaguna Sampit pada tahun anggaran 2027, menuai sorotan dari Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM).
Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah mempertimbangkan secara matang urgensi pembangunan itu, terlebih masih banyak kebutuhan masyarakat yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Wakil Ketua Umum KPPM, Moch. Isror Habibulloh, mengatakan rencana proyek bernilai besar tersebut harus disertai penjelasan terbuka mengenai tujuan, manfaat, serta dampak ekonominya bagi daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pembangunan gedung serbaguna benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar menghadirkan fasilitas megah.
“Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Kotim membutuhkan gedung serbaguna atau tidak. Namun, apakah pembangunan dengan nilai Rp149 miliar tersebut benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat saat ini?” tegasnya.
KPPM juga mengingatkan pengalaman pembangunan Gedung Expo Sampit yang sebelumnya menghabiskan anggaran sekitar Rp31,77 miliar, tetapi mengalami kegagalan fungsi dan berujung pada perkara tindak pidana korupsi.
Isror mempertanyakan sejauh mana evaluasi terhadap proyek tersebut telah dilakukan sebelum pemerintah kembali merencanakan pembangunan gedung dengan nilai anggaran jauh lebih besar.
“Jangan sampai kita membangun gedung baru dengan anggaran fantastis, sementara persoalan gedung sebelumnya belum menjadi pelajaran serius dalam tata kelola pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain evaluasi proyek sebelumnya, KPPM meminta Pemkab Kotim membuka rincian kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, kajian kelayakan, perencanaan teknis, hingga proyeksi kontribusi gedung terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
DPRD Kotim juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
Menurut KPPM, Pemkab harus memperhatikan persoalan lain yang masih membutuhkan penyelesaian, seperti infrastruktur jalan, pemerataan pembangunan, ketersediaan air bersih, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM.
KPPM menegaskan tidak menolak pembangunan maupun kemajuan daerah. Namun, setiap penggunaan anggaran harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai sejarah Gedung Expo Sampit terulang dengan wajah proyek yang berbeda dan anggaran yang jauh lebih besar. Rp149 miliar bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (fin/fin)
