GERBANGDESA.COM, Sampit – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Andi Lala, menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah. Menurutnya, diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk membangun jalan, jembatan, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menuturkan, infrastruktur yang memadai bukan hanya menjadi akses fisik semata, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi, terutama di desa-desa yang selama ini masih sulit dijangkau. Dengan terbukanya konektivitas, aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan arus distribusi barang menjadi lebih efisien.
Politisi Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan V ini menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, pelaku usaha harus mengambil peran aktif dalam peningkatan akses jalan, terutama di daerah yang menjadi wilayah operasional mereka. Kesadaran ini, ia yakini, dapat mempercepat pemerataan pembangunan.
Selama ini, mantan Kepala Desa Kabuau tersebut dikenal aktif mengawal berbagai program pembangunan di Kecamatan Parenggean. Di wilayah itu, beberapa pembukaan jalan berhasil terealisasi berkat kerja sama strategis dengan perusahaan sekitar yang menunjukkan komitmen sosial terhadap masyarakat. Melalui sinergi tersebut, masyarakat kini dapat menikmati akses jalan yang lebih layak dan nyaman.
Andi menjelaskan bahwa pembangunan jalan membutuhkan biaya besar. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan banyak perusahaan di wilayah tersebut memiliki kepedulian sosial tinggi. Mereka memberikan dukungan melalui tenaga, alat berat, maupun material. Kolaborasi ini terbukti mendorong percepatan pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Ia menilai, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta semestinya tidak berhenti pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi itu harus dikembangkan menjadi kerja sama jangka panjang yang terarah dan berkelanjutan. Di Kotim sendiri terdapat lebih dari 50 perusahaan besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang memiliki potensi besar untuk dilibatkan.
“Jika sinergi ini dijalankan dengan baik, semua pihak akan merasakan manfaatnya. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan, perusahaan mendapatkan citra positif, dan masyarakat merasakan langsung kemudahan akses. Ini bentuk pembangunan gotong royong,” ujarnya.
Andi berharap pemerintah daerah lebih proaktif menjalin komunikasi dengan sektor swasta dan tidak menunggu inisiatif dari perusahaan. Dengan pendekatan yang tepat, ia yakin dunia usaha akan semakin mudah diajak berkolaborasi. Menurutnya, kemauan dan komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun kesepahaman demi percepatan pembangunan daerah.
Melalui kerja sama yang solid, Andi optimistis Kotawaringin Timur dapat mempercepat pemerataan pembangunan, membuka isolasi wilayah pedalaman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (fin/nrh)
