GERBANGDESA.COM, Sampit – Persoalan realisasi kebun plasma 20 persen bagi masyarakat sekitar perkebunan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) kembali menemui jalan buntu.
Pertemuan antara perwakilan masyarakat dan manajemen perusahaan di Hotel Aquarius Sampit, Rabu (9/9/2026), belum menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab tuntutan warga.
Kondisi ini mendorong masyarakat kembali meminta Bupati Seruyan turun tangan sebagai penengah.
Sebelumnya, sekitar 2.300 warga dari Desa Bangkal, Hanau, Rungau Raya hingga Selunuk menggelar aksi damai di depan kawasan PT BAP pada Sabtu (5/9/2026).
Warga menuntut realisasi plasma 20 persen yang mereka nilai belum memperoleh kepastian setelah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Dalam pertemuan terbaru, masyarakat tetap meminta plasma dalam bentuk lahan, sedangkan perusahaan disebut menawarkan skema Kemitraan Usaha Perkebunan (KUP).
Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, menegaskan masyarakat tidak menolak investasi maupun keberadaan perusahaan.
Namun, menurutnya, aktivitas perkebunan juga harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
“Kami tidak menolak investor. Kami menerima keberadaan perusahaan, tetapi kami juga ingin masyarakat mendapat manfaat yang lebih nyata.
Posisi kami tetap, yang diperjuangkan adalah plasma 20 persen dalam bentuk lahan,” tegas Sapriyadi.
Sapriyadi menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk memastikan persoalan tersebut tidak terus berputar dalam forum pertemuan tanpa keputusan.
Ia meminta Bupati Seruyan hadir langsung untuk memediasi masyarakat dan perusahaan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya pertemuan yang berulang tanpa keputusan.
Kalau memang ada kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, kami berharap pemerintah berani mengambil sikap sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Rungau Raya, Angga Prasetyo, menyatakan warga siap kembali menyampaikan aspirasi apabila belum ada kepastian.
Massa dari Rungau Raya direncanakan melakukan aksi di sekitar akses kilometer 105, sedangkan masyarakat Selunuk dan Bangkal di kilometer 98.
Angga memastikan aksi akan dilakukan secara damai dan tidak ditujukan untuk mengganggu aktivitas pekerja.
“Yang kami inginkan bukan keributan. Kami ingin keputusan yang jelas. Perusahaan tetap bisa berjalan dan investasi tetap ada, tetapi masyarakat juga mendapat hak serta manfaat yang layak,” pungkasnya. (sgt/fin)
