GERBANGDESA.COM, Bogor – Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Adhitya Yusma Perdana, menegaskan organisasinya tetap menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan optimalisasi program Jaksa Garda Desa yang dirangkai dengan agenda buka puasa bersama di Pakansari, Jumat (6/3/2026).
Adhitya menekankan bahwa fokus utama Abpednas saat ini adalah mengawal visi pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan berbasis desa.
Menurutnya, organisasi yang menaungi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia harus tetap berdiri di atas kepentingan masyarakat desa, bukan kepentingan politik praktis.
“Tujuannya satu, mendukung cita-cita Presiden Prabowo: pembangunan dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi,” tegas Adhitya.
Ia menjelaskan, Abpednas menaungi BPD dari sekitar 75.000 desa di seluruh Indonesia. Dengan komposisi anggota BPD sekitar lima hingga sembilan orang di setiap desa, kekuatan organisasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 375.000 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air.
Adhitya juga mengingatkan kembali tiga pilar utama tugas anggota BPD sesuai amanat undang-undang, yakni melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyelenggarakan forum musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
“Peran BPD adalah mengawal pemerintahan desa agar tetap berjalan transparan, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Untuk menjaga komitmen organisasi yang “clear and clean”, Adhitya mengungkapkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Indonesia sejak Desember lalu.
“Saya fokus untuk jaga desa bersama BPD. Kami mengonsolidasikan kekuatan 375 ribu pasukan di seluruh Indonesia untuk menjadi pasukan Presiden Prabowo dalam menjaga desa,” katanya.
Menutup pernyataannya, Adhitya mengajak seluruh anggota BPD di Indonesia tetap tegak lurus pada tugas utama menjaga desa dan menjauh dari pusaran politik praktis.
Ia juga menegaskan bahwa dinamika politik nasional, termasuk isu reshuffle kabinet, merupakan hak prerogatif Presiden.
“Apa pun yang beliau perintahkan, kami sebagai warga negara siap mendukung,” pungkasnya. (*)
Sumber: Warta Kota
