JAKARTA, gerbangdesa.com – Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien. Salah satunya terkait anggaran stunting. Jokowi mengungkapkan, ada daerah yang menganggarkan Rp 10 miliar untuk mengatasi stunting.
Namun, dari jumlah tersebut, sebagian besar justru digunakan untuk pertemuan dan perjalanan bisnis. “Misalnya ada anggaran yang tertunda, 10 miliar, periksa dan lihat persis untuk apa 10 miliar itu. Jangan bayangkan nanti Anda akan membeli telur, susu, protein, dan sayuran,” kata Jokowi saat membuka acara. Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
“Minggu lalu saya cek APBD Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), kira-kira 10 miliar untuk stunting. Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas, Rp 3 miliar untuk rapat, Rp 2 miliar untuk perkuatan pengembangan apapun bla bla bla,” katanya.
Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting sebaiknya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lain-lain. Sebab, masyarakat langsung merasakan manfaat dari materi-materi tersebut, bukan pertemuan atau perjalanan dinas.
“Kapan berhentinya atrofi kalau seperti ini? Itu saja yang perlu diubah. Kalau anggaran 10 miliar, 2 miliar harus untuk yang lain, 8 miliar untuk telur, ikan, daging, sayuran, berikan kepada mereka. yang kerdil,” kata Jokowi.
Contoh lain, kata Jokowi, ada daerah yang menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dari jumlah tersebut, hingga Rp 1,9 miliar digunakan untuk biaya pegawai dan perjalanan dinas. Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk pengembangan khusus UMKM.
“Ini sisa 0,6 miliar, yang 600 juta juga akan tertunggak. Pemberdayaan, pembangunan, istilah-istilah yang absurd, bukan konkrit,” kata Jokowi. “Langsung saja. Ini untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk pemasaran ya seharusnya untuk pengembangan UMKM, untuk pameran tentunya,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi mengungkapkan, ada juga daerah yang mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai. Dalam acara itu, kata dia, sebagian besar dana digunakan untuk rehabilitasi. Namun, fakra yang mencapai Rp734 juta atau 80 persen itu justru digunakan untuk biaya pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.
“Ini sudah tidak mungkin lagi bapak-bapak dan ibu-ibu,” kata Jokowi.
Untuk mengatasi masalah ini, kata Jokowi, diperlukan peran Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP). BPKP diminta serius memantau anggaran dan penggunaan APBN dan APBD di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Ketua berpesan agar pengawasan fokus pada orientasi hasil.
Dia ingin alokasi APBN dan APBD lebih efisien untuk masyarakat, ketimbang fokus pada pertemuan atau perjalanan dinas. “Kalau tidak lihat dia hati-hati, kalau tidak langsung periksa, kalau tidak lihat dia lihat satu per satu, hati-hati kita lemah di sana. Kita saling berpandangan di lantai dasar, itu saja mereka masih kebablasan, apalagi tidak?” kata jokowi.
(*/ary)
sumber : kompas.com
