GERBANGDESA.COM, SAMPIT – Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk rencana pembangunan 2024.
Tujuan musrenbangdes itu dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun anggaran 2024. Kegiatan itu dihadiri 12 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 4 Ketua Rukun Warga (RW), bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan Tim Penggerak PKK desa. Musyawarah dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Bangkuang Makmur.
Kepala Desa Bangkuang Makmur Lelesyamsu mengatakan, hasil murenbangdes ini akan di musyawarahkan kembali ke tingkat kecamatan terutama yang tidak bisa didanai menggunakan dana desa.
“Ada beberapa usulan kegiatan yang bisa didanai pakai dana desa, sedangkan yang tidak bisa akan kami usulkan ke musrenbang tingkat kecamatan nantinya,” ucapnya kepada wartawan media siber gerbang desa usai kegiatan, Selasa 26 September 2023.
Lelesyamsu menyebutkan, hasil musrenbangdes untuk tahun 2024 masih memprioritaskan usulan pembangunan di bidang infrastruktur seperti, penimbunan jalan di wilayah belanti, bengkirai, kayu manis, dan jalan keramat, kemudian box culvert sebanyak 4 lokasi dan pembangunan gerbang desa.
Selain itu, lanjutnya, bidang pendidikan seperti pembangunan pagar sekolah dasar negeri, perlengkapan seragam sekolah untuk anak PAUD/TK, pojok bermain dan WC sekolah.
“Untuk bidang kesehatan usulan tahun sebelumnya tetap dimasukan lagi seperti pembuatan jamban sehat, menyediakan makanan tambahan untuk anak dan ibu hamil, dan yang masih menjadi prioritas nasional yakni penanganan stunting,” ujar Lelesyamsu.
Terkait usulan kegiatan yang hanya bisa mengandalkan bantuan dari pihak ketiga, tambahnya, pemerintah desa akan berupaya semaksimal mungkin terutama melalui pokok pikiran (pokir) dewan baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat.
“Yang pastinya, usulan kegiatan yang telah disusun sebagai skala prioritas terutama menggunakan dana desa, kami masih menunggu aturan baru, sebab, musrenbangdes tahun ini kami masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2023,” tegas Lelesyamsu.
Untuk itu, dia mengharapkan kepada masyarakat desa bangkuang makmur agar memaklumi jika ada perubahan karena menyesuaikan dengan PMK terbaru.
“Kalau PMK terbaru itu menghapus dana untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa, maka dana bantuan itu bisa dialihkan ke pembangunan, tentunya jumlah pembangunan akan banyak terserap. Tapi, mengenai apakah BLT itu dihapus atau bagaimana nantinya, mari kita tunggu saja aturan terbarunya,” tandasnya. (fin)
