GERBANGDESA.COM, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menyoroti lemahnya sistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya di sektor retribusi. Ia menilai mekanisme yang berjalan saat ini masih rawan kebocoran dan belum dikelola secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut legislator dari Dapil II Baamang–Seranau itu, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat PAD.
Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem serta penegakan pengawasan yang lebih ketat agar potensi pendapatan tidak terus terbuang.
Abdul Kadir mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik rawan kebocoran retribusi. Ia juga menekankan perlunya percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi sebagai upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi dapat menutup celah kebocoran dan memastikan setiap rupiah tercatat secara real time,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Pemkab membentuk tim lintas OPD dengan target dan indikator kinerja yang terukur untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ia menyayangkan masih kuatnya ketergantungan Kotim terhadap dana transfer pusat, padahal daerah memiliki potensi PAD yang besar.
Pemerintah daerah diminta lebih kreatif menggali sumber pendapatan baru, salah satunya dari sektor ekonomi digital, pariwisata, jasa logistik, hingga pemanfaatan aset produktif.
Menurutnya, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci memperkuat kemandirian fiskal di tengah keterbatasan fiskal nasional.
Selain peningkatan pendapatan, Abdul Kadir turut menekankan pentingnya efisiensi dan fokus belanja daerah.
Ia mengingatkan agar APBD diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar habis untuk kegiatan seremonial atau administrasi.
Ia menekankan pentingnya belanja produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, pelatihan kerja, dan infrastruktur dasar.
Politisi senior Partai Golkar itu juga menegaskan perlunya penerapan penganggaran berbasis kinerja.
Ia menilai setiap tambahan anggaran harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya sekadar terlaksananya kegiatan. (fin/nrh)
