GERBANGDESA.COM, Sampit – Perangkat Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, dilaporkan belum menerima honor selama beberapa bulan terakhir meski dana sudah dicairkan dari Bank Kalteng dan masuk ke rekening desa. Persoalan ini terungkap saat Tim Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus) melakukan pemeriksaan langsung ke Kantor Desa Bantian, Senin kemarin.

Selain honor perangkat desa, pemeriksaan juga menguak dugaan persoalan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah perangkat desa menyampaikan keluhan bahwa hak mereka belum dibayarkan, padahal dana Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sejak lama.

“Untuk terkait honor ini, dananya sudah diambil, tapi belum dibayarkan. Saat monitoring dan evaluasi terakhir pada Desember kemarin, surat pertanggungjawaban (SPJ) sama sekali tidak ada di kantor desa,” ungkap salah seorang anggota tim Irbansus saat pemeriksaan.

Informasi yang diterima tim juga menyebutkan bahwa persoalan honor tidak hanya berdampak pada perangkat desa, tetapi merembet ke berbagai unsur kelembagaan desa lainnya.

Honor yang bersumber dari ADD diduga belum dibayarkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, ketua RT/RW, kader tenaga kesehatan hingga lembaga desa lainnya.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Eddy Mashamy, menegaskan bahwa persoalan ini harus diaudit secara menyeluruh agar terang benderang.

Ia menilai pemeriksaan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut hak aparatur desa dan pengelolaan keuangan negara.

“Permasalahan ini harus dilakukan audit keseluruhan. Kami mempercayakan kepada Inspektorat Kotim untuk bekerja secara objektif dalam monitoring dan evaluasi. Kasus ini sudah ditangani, dan kita percaya mereka,” tegas Eddy Mashamy, yang juga mantan Camat Pulau Hanaut. (fin/fin)