JAMBI, gerbangdesa.com – Pemerintah pusat mengambil alih pekerjaan perbaikan jalan provinsi dan daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meninjau sejumlah jalan rusak di Jambi, Selasa (16/5/2023).
Salah satunya Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tankkit) – Desa Simpang Sungai Gelam yang merupakan akses Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Negara menyampaikan bahwa jalan perbatasan dari kota Jambi – Desa Simpang Sungai Gelam rusak berat yang memerlukan penanganan segera.
“Perbaikan akan kami mulai pada Juli-Agustus 2023. Dulunya jalan administrasi dan jalan provinsi juga akan di bawah kendali pusat untuk segera dikerjakan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman PUPR.
Menurut Jokowi, Provinsi Jambi terdiri dari 9 daerah dan 2 kota dengan jaringan jalan daerah lebih dari 10.000 km dan hampir separuh atau 4.600 km kondisinya rusak.
Kemudian 1.030 km di jalan provinsi yang rusak 250 km dan 1.300 km di jalan nasional dengan kondisi rusak sepanjang 130 km. “Ini berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR. Juga informasi yang saya dapat dari masyarakat dan dikonfirmasi oleh Gubernur dan Bupati. Yang terpenting segera dilakukan tindakan perbaikan,” jelasnya.
Adapun jalan perbatasan kota Jambi-Simpang di desa Sungai Gelam merupakan jalan produksi milik pemerintah daerah untuk mendukung budidaya nanas. Jalan logistik “Sangat penting, jalur produksi sangat penting. Sekali jadi jadi prioritas, apalagi kalau rusak parah harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, ruas Rajatie Kota Jambi – Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 km merupakan salah satu ruas yang direkomendasikan untuk dipertahankan sesuai dengan Pedoman Jalan Daerah Presiden tahun 2023.
Selain itu, jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah juga diusulkan yaitu Jalan Parit Selamat-Kuala Mendahara 9,7 km dan Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi Jalan Jerambah Beton hingga Kampung Laut 8 km. Pengolahan kedua segmen tersebut bertujuan untuk mendukung produk tanaman seperti kelapa sawit, kopi libertarian, dan kelapa dalam.
(*/ary)
dilansir dari: detik.com
