Bupati Kotim Tidak Serius di Sektor Pendidikan, 5 Indikator Ini Buktinya
GERBANGDESA.COM, SAMPIT – Praktisi Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Deny Hidayat menilai, selama kepemimpinan Halikinnor-Irawati kurang lebih 4 tahun berjalan yang dikenal dengan Jargon Kotim Harati, dalam mengelola di sektor pendidikan dianggap tidak serius.
“Saat ini Bupati Kotim dan jajarannya tidak serius dalam mengelola pendidikan di Kotim, bahkan seolah-olah tidak sejalan dengan jargon kampanye yang dulu digaungkan yakni, Kotim Harati,” kata Deny melalui rilis yang diterima redaksi media siber gerbang desa, Jumat 20 Oktober 2023.
Menurutnya, kata Harati harusnya merefleksikan kecerdasan dan kemandirian Pemkab Kotim agar lebih memperhatikan di sektor pendidikan supaya lebih serius.
“Sekarang justru terkesan lebih banyak permasalahan yang timbul pada dunia pendidikan terutama di sektor pendidikan di Kotim tercinta ini,” ujar Deny.
Padahal, kata dia, komitmen pemerintah pusat dan daerah telah tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat (4) yang menyebutkan secara jelas alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
Dia mengungkapkan, ada 5 indikator sebagai bukti dan fakta ketidak seriusan Bupati Kotim dan jajarannya untuk mengurus pendidikan diantaranya;
1. Kepala Dinas Pendidikan Kotim yang sampai saat ini (2021-2023) masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt), tentu saja ini menjadi preseden mundur, karena keputusan atau kebijakan penting di sektor pendidikan tersandera dengan tidak adanya pejabat definitif yang menanganinya.
2. Penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan staf dinas pendidikan sering terlambat, bahkan di masa jabatan Harati ini seolah berulang setiap tahunnya. Untuk 2023, TPP sekitar 8 bulan belum dicairkan.
3. Angka Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah (ATS) Kotim meraih nilai tertinggi Sekalteng dengan total 5.824 orang.
4. Serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan dari pusat tidak ada peningkatan.
5. Pemerataan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang tidak signifikan, bahkan terlihat hanya sekedar wacana tanpa aksi, seperti keinginan untuk satu kecamatan satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berstatus Negeri, ataupun program strategis pendidikan lainnya.
Dari lima indikator ini, lanjut Deny, sangat terlihat jelas bahwa perhatian Bupati Kotim dan jajarannya seolah-olah tidak serius dalam mengurus pendidikan dI kabupaten yang bermotto Bumi Habaring Hurung ini.
“Sebenarnya jika kita mau telusuri dan dirunut lebih dalam lagi, masih banyak permasalahan pendidikan yang tidak ditangani dengan serius, seolah-olah sekarang Kotim tidak Harati lagi,” pungkasnya. (fin)
Artikel ini telah tayang di gerbangdesa.com dengan judul “Bupati Kotim Tidak Serius di Sektor Pendidikan, 5 Indikator Ini Buktinya”.
