GERBANGDESA.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan bonus hingga Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik atau di bawah nasional sebesar 3 persen. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).
“Hari ini akan diberikan pemenang dan nominasi penghargaan TPID dan tahun ini Menteri Keuangan akan diberikan insentif sebesar Rp1 triliun Pak Presiden,” lapor Airlangga dalam sambutannya.
Menurut Airlangga, bonus yang diberikan akan bertambah pada tahun berikutnya. Namun nilai pastinya belum diputuskan. Nanti dilanjutkan secara bertahap, kemudian untuk tahun 2024 belum diputuskan oleh Menteri Keuangan Pak, tapi dijanjikan Bu (Sri Mulyani) dijamin lebih dari Rp 1 triliun, jelas Airlangga.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di hadapan para kepala daerah kembali menunjukkan capaian inflasi Indonesia yang sangat baik. Dimana pada bulan Juli terkendali sebesar 3,08 perse.
Capaian inflasi positif india ini lebih baik dibandingkan negara lain, seperti Argentina sebesar 113 persen, Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen pada periode yang sama.
Menurutnya, sekuat apa pun pertumbuhan ekonomi suatu negara, jika tingkat inflasi tinggi maka negara tersebut akan tetap terbelakang. Oleh karena itu, sangat penting menjaga stabilitas harga di masyarakat. Jadi inflasi itu penting, percuma pertumbuhan kita, misalnya 5 persen tapi inflasi 9 persen, jelasnya.
Kepala Negara membeberkan rahasia pengendalian inflasi Indonesia yang baik berkat koordinasi berbagai pihak. Tidak hanya kebijakan moneter dari bank sentral, namun juga pemerintah dari sisi fiskal hingga pengawasan langsung di lapangan.
Langkah tersebut dinilai hanya dilakukan oleh Indonesia. Belum ada negara lain yang menerapkannya, sehingga inflasi dalam negeri jauh lebih baik dibandingkan negara lain.
“Di negara mana pun pengendalian inflasi hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu bank sentral. Misalnya kita mengendalikan Bank Indonesia melalui kenaikan suku bunga, melalui nilai tukar, tanya negara mana pun pasti kita manfaatkan, kita tidak.Kita gabungan, ada moneter, fiskal dan juga pengecekan langsung di lapangan,” tutupnya. (*/ary)
sumber : cnnindonesia.com
