Jalan Sampit-Samuda Hancur, DPRD Kotim Angkat Suara

GERBANGDESA.COM, Sampit – Kerusakan berat Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Kota Sampit hingga Samuda kembali menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashamy, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi jalan provinsi sepanjang kurang lebih 40 kilometer tersebut yang dinilai sudah sangat memprihatinkan.

Eddy Mashamy menegaskan, Jalan HM Arsyad merupakan jalur andalan masyarakat karena menghubungkan dua wilayah penting di Kotim.

Kerusakan yang terjadi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan, sehingga memerlukan langkah perbaikan yang mendesak.

Politisi Fraksi PAN itu menyebut, kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, dan rusak parah sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Risiko kecelakaan semakin tinggi pada malam hari atau saat arus kendaraan meningkat. Selain itu, kerusakan jalan juga kerap menyebabkan kerusakan kendaraan, mulai dari ban hingga suspensi,” ucap Eddy, Selasa (16/12/2025).

Tak hanya soal keselamatan, Eddy juga menyoroti dampak ekonomi akibat rusaknya jalan tersebut. Distribusi barang dan jasa menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat, dan pada akhirnya merugikan masyarakat serta pelaku usaha di wilayah Sampit-Samuda dan sekitarnya.

Mengingat Jalan HM Arsyad berstatus sebagai jalan provinsi, Eddy Mashamy menekankan bahwa tanggung jawab utama perbaikan berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia mendesak agar Pemprov Kalteng memberi perhatian serius, terlebih menjelang libur panjang anak sekolah di penghujung tahun 2025 yang biasanya diiringi lonjakan volume kendaraan.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, juga telah menyuarakan agar perbaikan Jalan HM Arsyad dilakukan paling lambat tahun 2026.

Berkat desakan DPRD Kalteng daerah pemilihan II Kotim–Seruyan, perbaikan jalan tersebut kini telah masuk dalam rencana pembangunan Dinas PU Kalteng tahun anggaran 2026.

Masyarakat pun berharap rencana itu benar-benar direalisasikan, bukan sekadar janji di atas kertas. (fin/nrh)

Related Post