GERBANGDESA.COM JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kedatangan tamu dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersama. Pertemuan terdiri dari Pengurus Pusat Desa Bersatu itu di kantor Kemendagri, Jakarta, pekan tadi.
Kehadiran para tamu istimewa itu, untuk menyampaikan beragam aspirasi misalnya, tuntutan penyelesaian tunggakan gaji perangkat desa sampai dengan tunjangan untuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta kebutuhan tunjangan hari raya (THR) yang belum dicairkan sampai jelang Idulfitri 1445 H.
Muhammad Asri Anasselaku Ketua Umum Desa Bersatu mengatakan, tunggakan gaji dan tunjangan bagi perangkat desa sejak Maret 2024 belum dicairkan dan seluruh indonesia ada 30 kabupaten.
“Kepada Mendagri kami meminta Pj bupati yang tidak memenuhi kewajiban membayar gaji dan tunjangan agar segera dipecat,” ucap Ketua Asri Anas, dikutip dari tribunnews.com, Senin 8 April 2024.
Desa Bersatu mengancam akan melakukan aksi di Istana Negara jika tuntutan yang sudah disampaikan langsung ternyata tidak segera dipenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan perhatian pemerintah terhadap desa.
Terbukti dengan pemberian dana desa sejak 2015 dan revisi UU Desa yang mengakomodir masukan dari para pemangku kepentingan desa.
“Kami akan mengkaji lebih dalam dan menindaklanjuti aspirasi dan masukan-masukan dari Desa Bersatu ini,” janji Tito.
Dalam konteks ini, Menteri Tito juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Kongres Desa Indonesia. Dia berharap agar Desa Bersatu dapat mengawal aspirasi desa dengan amanah.
“Kami menyampaikan selamat atas bersatunya seluruh stakeholders desa di bawah kepemimpinan Muhammad Asri Anas. Semoga amanah dan dapat mengawal aspirasi desa,” tandasnya. (*)
