GERBANGDESA.COM, Sampit – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan memanggil pihak PLN dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada Selasa, 28 Juli, guna mengusut penyebab pemadaman listrik yang kembali terjadi di wilayah tersebut.
DPRD menilai gangguan listrik yang berulang, disertai jadwal pemadaman yang dinilai tidak konsisten, telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, mengatakan rapat kerja akan menghadirkan PLN bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (SOPD).
DPRD telah menyiapkan sejumlah poin pembahasan, mulai dari kondisi sistem kelistrikan, penyebab pemadaman, data pendukung, hingga kepastian waktu normalisasi layanan.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa kendalanya. Kemarin pemadaman sudah tidak ada, sekarang muncul lagi. Itu yang akan kami tanyakan kepada PLN, termasuk sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,” katanya kepada wartawan media siber gerbang desa di gedung DPRD Kotim, Senin (27/7/2026).
Menurut Kurniawan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor perdagangan.
Pemadaman listrik yang berulang berpotensi menghambat operasional usaha dan menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan elektronik milik warga.
“Ini mengganggu kegiatan perdagangan masyarakat. Banyak pelaku usaha dan warga yang dirugikan akibat listrik padam berulang,” tegasnya.
Pembahasan rapat akan difokuskan pada pelayanan PLN ULP Sampit di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Namun, hasil evaluasi juga diharapkan menjadi perhatian UP3 PLN Pangkalan Bun yang membawahi wilayah Kotim, Kotawaringin Barat, Seruyan, Sukamara, dan Lamandau.
Kurniawan juga menyoroti jadwal pemadaman yang kerap berubah sehingga menyulitkan masyarakat mengantisipasi gangguan listrik.
“Sebagai pengguna listrik kami juga merasakan dampaknya. Jadwal yang disampaikan sering tidak konsisten. Melalui rapat kerja ini kami ingin ada penjelasan yang terbuka sekaligus solusi yang jelas agar pelayanan listrik kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan,” pungkasnya. (fin/fin)
