GERBANGDESA.COM, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Devi, mendorong perusahaan perkebunan yang wilayahnya akan dilintasi jaringan listrik menuju Desa Tumbang Koling dan Desa Selucing di Kecamatan Cempaga Hulu agar segera menerbitkan izin resmi.
Menurutnya, keterlambatan keluarnya dokumen perusahaan menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan realisasi program elektrifikasi yang telah ditargetkan rampung pada 2025.
Devi, legislator Dapil 4 dari Fraksi PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa kedua desa tersebut sudah masuk dalam roadmap perluasan jaringan listrik PT PLN UP2K Kalteng tahun 2025.
Saat ini proses persiapan teknis telah berjalan, namun tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembangunan sebelum seluruh perizinan dari perusahaan pemilik lahan terbit lengkap.
Untuk Desa Tumbang Koling, salah satu hambatan sudah teratasi. PT Bumi Hutani Lestari (BHL) telah mengeluarkan surat resmi yang memberikan izin pembangunan jaringan listrik di area mereka.
Perusahaan juga menyatakan bersedia membebaskan lahan dan menebang pohon sawit yang terdampak jalur kabel.
Devi menambahkan, PLN telah menyiapkan anggaran dan vendor pun telah melakukan survei lapangan.
“Kini tinggal menunggu realisasi pemasangan pada 2025,” ujarnya.
Namun situasi berbeda terjadi di Desa Selucing. Hingga kini proyek belum dapat bergerak karena masih menunggu surat resmi dari PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA).
Meski perusahaan secara lisan telah menyatakan kesediaannya memberikan izin melintas, proses tetap terkendala karena dokumen tertulis belum diterbitkan.
Pihak perusahaan juga mempertimbangkan dampak penebangan sejumlah pohon sawit sehingga memerlukan persetujuan formal.
Devi menegaskan bahwa perusahaan terkait harus segera menerbitkan izin agar pembangunan jaringan listrik tidak kembali mengalami penundaan.
Ia mengingatkan bahwa kesiapan PLN dan pemerintah daerah akan sia-sia jika perizinan di tingkat perusahaan tak kunjung selesai.
Masyarakat di Desa Tumbang Koling dan Selucing sudah menantikan akses listrik selama bertahun-tahun.
Mereka berharap program perluasan jaringan ini benar-benar terealisasi pada 2025 sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. (fin/nrh)
