GERBANGDESA.COM, Sampit – Krisis pasokan air bersih kembali menghantui warga Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Samuda), Kabupaten Kotawaringin Timur. Distribusi air dari PDAM Bagendang dilaporkan kerap terhenti, memaksa masyarakat bertahan dengan keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memantik reaksi keras dari wakil rakyat Dapil 3, Eddy Mashamy.
“Ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, tapi sudah menyentuh hak dasar masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan vital yang tidak boleh terhenti,” tegas Eddy, Senin (30/3/2026).
Ia menilai, PDAM sebagai penyedia layanan publik harus bertanggung jawab penuh atas terganggunya distribusi yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, terhentinya suplai air dipicu dua faktor utama, yakni kerusakan pompa dan surutnya debit Sungai Mentaya yang membuat pipa intake tidak mampu menyedot air baku secara optimal.
Namun, mantan Camat Pulau Hanaut ini menegaskan bahwa alasan tersebut tidak bisa terus dijadikan pembenaran.
“Faktor alam memang tidak bisa dilawan, tapi bisa diantisipasi. Infrastruktur harus dirancang untuk menghadapi kondisi terburuk,” ujar Eddy Mashamy yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim itu.
Ia mendorong langkah konkret dan cepat dari PDAM, mulai dari optimalisasi pipa intake dengan memperpanjang hingga ke titik sungai yang lebih dalam, hingga penyediaan pompa cadangan yang siap digunakan kapan saja.
“Jangan sampai kerusakan satu alat membuat ribuan warga kehilangan air berhari-hari. Ini soal kesiapan dan keseriusan,” katanya dengan nada tegas.
Selain itu, Eddy meminta PDAM menyediakan bantuan air bersih melalui armada tangki secara gratis atau bersubsidi bagi warga terdampak, serta menerapkan sistem distribusi bergilir untuk menjaga stabilitas tekanan air.
“Kalau produksi menurun, distribusi harus diatur. Yang tidak bisa diterima adalah ketika semua wilayah mati tanpa solusi,” kritik legislator PAN itu.
Untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, mulai dari pembangunan bak penampungan cadangan, modernisasi jaringan pipa, hingga diversifikasi sumber air baku seperti embung dan sumur artesis.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
“Sampaikan progres secara terbuka dan sediakan layanan pengaduan yang responsif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan pelayanan yang layak,” pungkasnya. (fin/fin)
