GERBANGDESA.COM SAMPIT – Banjir di simpang lampu merah Wella, Jalan Tjilik Riwut, Kecamatan Baamang, akhirnya bisa teratasi setelah pemerintah menurunkan alat berat untuk membongkar drainase yang tertutup tanah uruk. Namun, di balik normalnya aliran air hari ini, muncul pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab menutup saluran vital tersebut?
Selama ini warga hanya bisa mengeluh. Setiap hujan, meski tidak deras, genangan air meluap menutup jalan. Pengendara motor sering terjebak, bahkan harus menahan napas karena bau tak sedap dari air tergenang. Lokasi itu bahkan mendapat julukan sinis dari pengguna jalan “lampu merah banjir dan bau.”
Hasil pembongkaran membuktikan dugaan warga bahwa saluran drainase tertutup tanah uruk. Dugaan lain, keberadaan pencucian kendaraan di sekitar simpang memperparah penyumbatan. Yang jadi persoalan, penimbunan itu seolah dibiarkan bertahun-tahun tanpa penindakan.
Camat Baamang Sufiansyah mengatakan, pembongkaran drainase dilakukan atas instruksi langsung Bupati Kotim. Sang bupati geram setelah melihat genangan air saat melintas, padahal hujan hanya rintik-rintik.
“Setelah dibongkar, air langsung mengalir normal. Itu membuktikan masalahnya jelas ada di timbunan tanah uruk,” ucapnya.
Pembongkaran turut disaksikan Plt Lurah Baamang Barat Arya Wardhana serta anggota DPRD Kotim Dapil II, Rambat. Mereka sama-sama menjadi saksi bahwa masalah ini bukan sekadar keluhan warga, melainkan kenyataan di lapangan.
Namun, fakta ini juga membuka ruang pertanyaan:
- – Mengapa drainase bisa tertutup tanpa ada pengawasan?
– Siapa yang menimbun, dan apakah ada izin? - – Mengapa masalah ini harus menunggu bupati turun tangan baru bisa diselesaikan?
Tanah uruk yang menutup saluran itu memang sudah dibongkar. Air kini mengalir normal, banjir di simpang Wella sudah mereda. Tetapi, persoalan tata kelola drainase di pusat kota Sampit masih jauh dari kata beres. Jika pembiaran terus terjadi, kasus serupa bisa muncul di titik lain.
Drainase bukan sekadar galian di tepi jalan. Ia adalah urat nadi kota. Dan ketika urat nadi itu tersumbat, bukan hanya jalan yang terendam, tapi juga kepercayaan publik pada pengelolaan kota. (fin/fin)
