Ilustrasi : gerbangdesa.com

Gerbang Desa – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah menyediakan rumah dinas camat. Akan tetapi, rumah yang sudah dianggarkan rutin melalui APBD faktanya cuma sebagian dihuni alias banyak menganggur. Padahal tugas camat 24 jam melayani masyarakat yang tersebar di 17 kelurahan dan 168 desa.

Berdasarkan pantauan penulis, di Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan dan rata-rata telah tersedia rumah dinas camat. Namun, camat sekarang justru cenderung bekerja hanya menyesuaikan jam kerja, setelah jam kantor selesai kebanyakan pulang ke rumah pribadi masing-masing.

Rumah pribadi camat khususnya di Kotawaringin Timur terutama yang mendapatkan amanah bertugas di luar kota, sepengetahuan penulis jauh dari tempat tugasnya atau sekitar 80 persen rumah pribadinya berada di Kota Sampit.

Tentunya hal ini akan dinilai kurang maksimal ketika terjadi persoalan di masyarakat, sedangkan mereka membutuhkan pelayanan setiap saat. Misalnya, ketika terjadi banjir besar sementara camat tidak berada di tempat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur telah mencatat selama tahun 2021, menurut data 3 kali dalam setahun telah terjadi banjir besar yang menenggelamkan ribuan rumah penduduk.

Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor pernah menyampaikan pada saat pelantikan Ketua PKK Kecamatan Sekabupaten Kotawaringin Timur yang dipusatkan di rumah jabatan (Rujab) bupati, Jalan Ahmad Yani, Sampit.

Dalam sambutannya, bupati ada menegaskan tidak secara langsung bahwa rumah dinas camat harus dihuni dan camat hendaknya mengajak istrinya agar tinggal di rumah tersebut supaya maksimal melayani masyarakat.

“Suka atau tidak suka, ibu camat harus tinggalnya di kecamatan (rumah dinas camat), supaya dia bisa berinteraksi, bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat, karena istri camat adalah ketua tim penggerak PKK,” kata Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, Sabtu, 11 Desember 2021.

Akan tetapi, apa yang diharapkan orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung tercinta ini sepertinya ada saja yang membangkang atau tidak patuh terhadap pimpinan dan terkesan mengabaikan harapan tersebut.

Hal ini tentunya bisa jadi catatan penting bagi pemerintah daerah setempat untuk mengevaluasi, karena telah dibangunkan rumah dinas camat dengan berbagai fasilitas dan penunjang lainnya supaya nyaman dihuni, kenyataannya dibiarkan menganggur. (gd-min)