GERBANGDESA.COM, Sampit – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashamy, menegaskan perlunya pengawasan ketat dalam distribusi pupuk bersubsidi saat kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ia menyebut pupuk bersubsidi sebagai isu sensitif yang kerap memicu persoalan di lapangan jika pengawasan lemah.
“Pupuk bersubsidi ini sangat rawan disalahgunakan. Kalau data dan pengawasannya tidak ketat, yang dirugikan pasti petani kecil,” katanya usai pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan, akhir pekan tadi.
Dalam kunjungan tersebut, Eddy juga membahas persoalan perizinan Perusahaan Besar Swasta (PBS) ilegal serta penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antar daerah, khususnya terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mutlak diperlukan agar kegiatan pertanian tidak berbenturan dengan aturan kawasan hutan dan berujung konflik lahan.
“Jangan sampai petani yang sudah berusaha justru tersandung masalah hukum,” ujar Eddy yang merupakan wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) 3 Kotim.
Ia menyoroti akurasi data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang dinilai harus terus diperbarui.
Eddy mengingatkan, data yang tidak valid membuka peluang rembesan pupuk bersubsidi ke sektor perkebunan besar atau dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Validasi e-RDKK ini kunci, supaya pupuk benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” tegasnya.
Selain itu, Eddy meminta Dinas Pertanian memetakan titik lemah rantai distribusi, mulai dari distributor hingga kios pengecer.
Ia menilai keterlambatan pasokan yang tidak selaras dengan kalender tanam sering membuat pupuk datang saat tanaman sudah melewati fase pemupukan optimal.
“Ini bukan sekadar soal stok, tapi soal waktu,” katanya dengan nada tegas.
Politisi Fraksi PAN ini kembali menegaskan bahwa perlunya pengawasan terpadu melalui inspeksi mendadak serta pelibatan aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Pengawasan harus sampai ke desa. Harga, volume, dan kualitas pupuk harus sesuai aturan agar ketahanan pangan daerah benar-benar terjaga,” pungkasnya. (fin/abs)
