GERBANGDESA.COM, Sampit – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran 2027 di Kecamatan Pulau Hanaut mengungkap kondisi mendesak infrastruktur wilayah tersebut.
Dari 14 desa, sebanyak 72 usulan yang masuk didominasi pembangunan jalan dan jembatan, menandakan konektivitas masih menjadi persoalan krusial yang belum teratasi. Musrenbang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pulau Hanaut, Kamis (29/1/2026).
Mewakili anggota DPRD Kotim Dapil III, Eddy Mashamy, menegaskan kondisi ini sudah masuk kategori darurat.
Eddy Mashamy yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim itu menyebut keterbatasan infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga menekan pertumbuhan ekonomi desa.
“Tanpa jalan dan jembatan yang layak, distribusi hasil pertanian dan perikanan tersendat, biaya logistik tinggi, dan pelayanan publik sulit menjangkau masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Eddy menilai dominasi usulan infrastruktur adalah cermin ketertinggalan Pulau Hanaut yang belum tertutup dari tahun ke tahun.
Ia menekankan perlunya komitmen kuat pemerintah daerah agar Musrenbang tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menghasilkan keputusan anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, penurunan Dana Desa (DD) tahun 2026 sebesar Rp21,8 miliar turut menjadi sorotan.
DPRD mendorong pemerintah desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat, melainkan mulai memperkuat kemandirian melalui optimalisasi BUMDes, penggalian Pendapatan Asli Desa (PADes), serta efisiensi belanja tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Persoalan lingkungan juga mengemuka dalam forum tersebut. Menurunnya curah hujan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga pembangunan infrastruktur ke depan diminta tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Pembersihan drainase, pengelolaan rawa, dan penghijauan produktif dinilai penting agar pembangunan tidak menimbulkan masalah baru.
Sebagai langkah awal, pemerintah kabupaten telah menyiapkan anggaran Rp2,450 miliar pada tahun 2026 untuk rehabilitasi Irigasi Rawa Handil Binjai di Desa Bapinang Hulu serta rekonstruksi jalan dan jembatan di sejumlah desa di Pulau Hanaut.
DPRD menegaskan, realisasi anggaran tersebut harus menjadi bukti nyata penanganan darurat infrastruktur, bukan sekadar janji, agar Pulau Hanaut tidak terus tertinggal dari wilayah lain di Kotim. (fin/abs)
