SAMPIT – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Koperasi Masyarakat Kotim Bersatu di depan Kantor Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan serius dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Mashamy. Massa menuntut agar pemerintah menolak keterlibatan PT Agrinas maupun kerja sama operasi (KSO) dengan pihak luar daerah dalam pengelolaan lahan sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Merah Putih.
Satgas PKH sebelumnya telah menyita sejumlah lahan perkebunan besar swasta di Kotim. Di antaranya, lahan milik PT Agro Bukit seluas 3.798,9 hektare yang resmi dipasang plang penyitaan pada Maret 2025. Selain itu, beberapa perusahaan lain dengan total garapan mencapai 66 ribu hektare juga dinyatakan tidak memenuhi kriteria Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja.
Eddy Mashamy menilai, kebijakan pemerintah pusat yang menunjuk pihak luar sebagai pengelola berpotensi memicu gejolak sosial. “Kalau alasan pemerintah untuk melindungi aset negara dan tenaga kerja bisa kita pahami. Tetapi mengapa harus pihak luar yang dipercaya? Bukankah koperasi lokal juga punya kapasitas untuk itu?” tegasnya.
Sebagai perbandingan, pemerintah melalui Kejaksaan Agung pernah menyerahkan lahan sitaan PT Duta Palma seluas 221 ribu hektare kepada Kementerian BUMN. Lahan itu kemudian dipercayakan kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan alasan untuk mengoptimalkan aset negara, menjaga produktivitas, hingga melindungi tenaga kerja.
Namun menurut Eddy, alasan serupa seharusnya tidak menutup peluang bagi koperasi-koperasi lokal. “Justru dengan melibatkan koperasi di daerah, pemerintah bisa sekaligus mengembangkan ekonomi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menekan potensi konflik,” ucapnya.
Eddy menegaskan, koperasi masyarakat Kotim yang telah berpengalaman dalam mengelola sawit semestinya menjadi pilihan utama. Ada sejumlah alasan yang ia kemukakan:
- Pengalaman lokal: koperasi sudah terbiasa dengan sistem perkebunan sawit di wilayahnya.
- Keterlibatan masyarakat: koperasi punya kedekatan dengan warga sekitar sehingga lebih mudah menyalurkan manfaat ekonomi.
- Pengembangan ekonomi daerah: keuntungan tidak lari keluar, melainkan berputar di Kotim.
- Kesejahteraan masyarakat: peluang kerja dan pendapatan bisa meningkat, sehingga kualitas hidup ikut terdongkrak.
“Kalau pemerintah ingin pengelolaan profesional, koperasi juga bisa. Tinggal diberi ruang, didukung, dan diawasi secara transparan. Jangan sampai lahan sawit sitaan negara hanya jadi rebutan elite, sementara masyarakat lokal tetap jadi penonton,” kritik Eddy tajam.
Ia menekankan, pemerintah pusat harus membuka ruang dialog dengan aliansi koperasi lokal agar aspirasi masyarakat tidak diabaikan. “Ini soal keberpihakan. Apakah pemerintah berpihak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di perkebunan, atau justru berpihak pada kepentingan pihak luar?” pungkas Eddy.
Aksi demonstrasi Aliansi Koperasi Kotim sendiri masih berlanjut, dengan tuntutan utama agar pengelolaan sawit sitaan Satgas PKH diserahkan kepada koperasi-koperasi lokal yang dinilai mumpuni. Mereka berharap pemerintah segera mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak. (fin/fin)
