GERBANGDESA.COM, Sampit – Persoalan pembayaran dalam proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, berbuntut pengaduan ke kepolisian.
Seorang kontraktor alat berat, Donny Damara, mengaku mengalami kerugian hingga Rp577,28 juta lantaran dana modal, biaya sewa excavator, serta pekerjaan penimbunan tanah urug yang telah dilaksanakannya belum dibayar sesuai kesepakatan.
Proyek yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian banjir tersebut diketahui menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp18,22 miliar.
Berdasarkan papan informasi di lokasi pekerjaan, PT Loeh Raya Perkasa tercantum sebagai penyedia jasa.
Donny mengaku menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam surat pengaduan tertanggal 19 Oktober 2026, ia menyebut persoalan bermula dari pertemuan dengan dua pihak berinisial RFD dan MS alias Y pada 18 Juni 2026.
Donny mengaku awalnya diminta menyediakan modal untuk mendukung kebutuhan proyek dengan imbalan keuntungan.
Ia kemudian mentransfer uang sebanyak dua kali, masing-masing Rp100 juta dan Rp50 juta.
Selain itu, ia menyediakan satu unit excavator Hitachi PC 210 Long Arm dengan nilai sewa beserta biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp59 juta.
Tak berhenti di situ, Donny juga mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan penimbunan sebanyak 594 rit tanah urug dengan nilai Rp368,28 juta.
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total dana dan tagihan yang menurut Donny belum dibayarkan mencapai Rp577,28 juta.
Ia menyebut pembayaran berulang kali dijanjikan setelah pencairan termin proyek, tetapi hingga pengaduan dibuat belum ada penyelesaian.
“Saya berharap ada kejelasan penyelesaian atas hak saya. Dana sudah diserahkan, alat berat sudah dimasukkan, dan pekerjaan tanah urug juga sudah dilaksanakan, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ungkap Donny, Selasa (10/11/2026).
Untuk memperkuat pengaduannya, Donny turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, mulai dari bukti transfer, surat perintah kerja (SPK) sewa excavator, rekapitulasi dan surat jalan tanah urug, dokumentasi pekerjaan, hingga percakapan WhatsApp serta rekaman pembicaraan.
Ia berharap kepolisian memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan, menelusuri aliran dana, dan mengklarifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Donny meminta persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum agar hak-haknya memperoleh kepastian. (sgt/fin)
