GERBANGDESA.COM SAMPIT – Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Pulau Hanaut, Mulyadi menyatakan bahwa ekskavator sudah lama tertidur lelap di kecamatan. Kendala utamanya, biaya mobilisasi dianggap sangat mahal.
Untuk meringankan beban, pihak perusahaan yang bergerak di bidang karbon di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringiin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) yakni, Rimba Makmur Utama (RMU) diminta untuk membantu mengatasi keluhan tersebut.
“Ini saran kami dari BPP kecamatan, kalau hanya mengandalkan biaya dari kelompok tani, ekskavator tidak banyak bisa dimanfaatkan untuk mengolah lahan pertanian di pulau hanaut ini,” ucap Mulyadi pada saat menjadi narasumber Bimtek Pemanfaatan Lahan Kosong di Desa Rawa Sari, Rabu.
Solusi yang ditawarkan oleh BPP Pulau Hanaut ini, patut diacungkan jempol. Alasannya, sejak 2022 ekskavator bantuan dari Pemkab Kotim nyaris tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun poktan di desa yang jauh dari ibukota Bapinang Hulu, karena biaya mobilisasi mahal.
“Saya harapkan, usulan ini bisa ditindaklanjuti oleh camat bersama APDESI Kecamatan Pulau Hanaut agar menghadap bapak bupati, sampaikan kendala dan harapan ini,” ujar Mulyadi dihadapan yang hadir pada kegiatan yang dipusatkan di balai pertemuan desa rawa sari.
Mulyadi mengaku optimistis bahwa usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh orang nomor satu di Bumi Habarung Hurung tercinta ini.
“Saya yakin, jika bapak Halikinnor langsung yang bermohon kepada RMU meminta untuk segera membantu biaya mobilisasi, ekskavator di kecamatan pulau hanaut tidak akan tertidur lelap lagi,” pungkasnya.
Diwartakan sebelumnya, Kecamatan Pulau Hanaut terdapat 14 desa, sedangkan desa yang terdekat hanya bapinang hulu, hanaut, bamadu dan penyaguan. Untuk desa lain jaraknya cukup jauh. Hal ini menjadi alasan biaya mobilisasi ekskavator sangat tinggi.
“Saya contohkan, dari desa bapinang hulu ke desa rawa sari biaya mobilisasi sekitar Rp12 juta, jika PP menjadi Rp24 juta, belum termasuk biaya operator dan lainnya, inilah kendalanya,” ujar Kepala BPP Pulau Hanaut Mulyadi dihadapan peserta kegiatan yang dipusatkan di balai pertemuan desa rawa sari.
Lantaran biaya mobilisasi mahal, lanjutnya, hal itulah mengapa Ekskavator yang sudah ada sejak 2022 itu tidur lelap di kantor BPP Kecamatan Pulau Hanaut.
“Inilah alasannya mengapa alat berat bantuan dari Pemkab Kotim tidur lelap karena memang yang mau menyewa harus mengeluarkan biaya ekstra sangat tinggi,” pungkasnya. (fin/fin)
