GERBANGDESA.COM, Sampit – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur, menyindir keras pemerintah daerah terkait lambannya pelaksanaan APBD murni 2026 yang hingga April belum dijalankan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Padahal, anggaran tersebut telah disahkan sejak 2025.

“Kami di dewan mempertanyakan, kenapa kegiatan yang sudah disepakati tidak kunjung dilaksanakan. Seharusnya ini sudah berjalan sejak awal tahun,” ucap Rudianur kepada wartawan media siber gerbangdesa.com, baru-baru ini.

Menurut politisi Partai Golkar itu, mandeknya realisasi anggaran berdampak langsung pada masyarakat.

Berbagai program pembangunan seperti peningkatan jalan, perbaikan jembatan, hingga kegiatan pelayanan publik lainnya nyaris tidak terlihat.

“Sudah berbulan-bulan tidak ada kegiatan. Ini jelas merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III Kotim itu.

Rudianur juga menyoroti rencana Pemda yang ingin mempercepat pembahasan APBD perubahan, meski APBD murni belum terealisasi.

Ia menilai langkah tersebut tidak logis dan terkesan terburu-buru.

“APBD murni saja belum dilaksanakan hingga April ini, tapi sudah mau membahas perubahan. Ini yang kami anggap tidak masuk akal,” sindirnya.

Ia menegaskan, secara mekanisme pembahasan APBD perubahan seharusnya dilakukan pada Agustus dan disahkan sekitar September hingga Oktober.

Karena itu, Rudianur mendesak Pemda segera mengeksekusi APBD murni sebelum melangkah ke perubahan anggaran.

“Laksanakan dulu yang sudah disahkan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena lambannya realisasi,” pungkasnya. (fin/fin)