GERBANGDESA.COM – Lonjakan sampah rumah tangga kian membebani banyak daerah. Tempat pembuangan akhir (TPA) tak lagi mampu menampung kiriman harian, memicu penutupan sementara dan penumpukan di depo-depo.
Kondisi ini menegaskan persoalan sampah bukan sekadar urusan angkut dan buang. “Kalau hanya mengandalkan TPA, kita sedang menunda krisis yang lebih besar,” menjadi peringatan yang relevan di tengah situasi tersebut.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan timbulan sampah nasional pada 2021 mencapai 21,88 juta ton, dengan 42,23 persen berasal dari rumah tangga. Sektor perniagaan, pasar, perkantoran, dan fasilitas publik menyusul di bawahnya.
Angka itu memperjelas bahwa pengendalian harus dimulai dari sumbernya. “Rumah tangga adalah titik krusial. Tanpa perubahan perilaku di hulu, hilir akan selalu kewalahan.”
Dengan asumsi produksi 0,5 kilogram sampah per orang per hari dan jumlah penduduk lebih dari 272 juta jiwa, Indonesia berpotensi menghasilkan sekitar 136 ribu ton sampah setiap hari.
Proyeksi itu setara hampir 50 juta ton per tahun, sebuah alarm bagi daya dukung lingkungan. Meski realisasi di lapangan lebih rendah, tren konsumsi menunjukkan tekanan akan terus meningkat jika tak ada inovasi sistemik.
Di Kabupaten Bantul, produksi sampah diperkirakan menyentuh 600 ton per hari dan selama ini banyak bergantung pada TPA Piyungan.
Fasilitas regional yang telah beroperasi sejak 1990-an itu kini menghadapi keterbatasan kapasitas. “Ketergantungan pada satu TPA jelas bukan solusi jangka panjang,” demikian sorotan atas kondisi tersebut.
Sebagai respons, Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, meluncurkan aplikasi “Pasti Angkut” pada 2022 melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas).
Skemanya sederhana namun berdampak: warga membayar Rp1.000 per kilogram residu yang benar-benar dibuang.
“Bayar sesuai timbangan, bukan iuran tetap. Ini mendorong orang memilah sejak dari rumah,” jelas pengelola.
Dengan rata-rata residu hanya 10–12 persen dari total 2,5 kilogram sampah harian keluarga, biaya bulanan warga bisa ditekan di bawah Rp10.000. Lebih dari sekadar layanan angkut, model ini membuka ruang daur ulang dan pemberdayaan sosial.
“Sampah bukan lagi beban, tapi sumber nilai tambah,” menjadi pesan kuat dari pendekatan berbasis komunitas tersebut. (*/d)
Sumber: ANTARA news
