GERBANGDESA.COM, Sampit – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, menyoroti mandeknya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026 yang hingga April belum juga berjalan.

Padahal, dokumen anggaran tersebut telah disahkan sejak September 2025, sehingga keterlambatan ini dinilai tidak masuk akal dan memicu tanda tanya besar di kalangan legislatif.

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kalau perencanaan sudah ada, kenapa satu pun belum berjalan? Penyerapan anggarannya juga tidak terlihat,” ucap Rudianur kepada wartawan media siber gerbangdesa.com, kemarin.

Legislator Partai Golkar itu menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya eksekusi program oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kotim.

Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi menghambat pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ia mengingatkan, siklus anggaran terus berjalan dan pembahasan APBD perubahan akan dimulai pada Agustus serta disahkan pada September.

“Kalau APBD murni saja belum dilaksanakan sampai April, lalu kapan pembangunan berjalan? Ini jelas menghambat,” ujarnya dengan nada tegas.

Pembangunan misalnya Infrastruktur jalan dan jembatan serta program lainnya yang sudah disampaikan pada saat pembahasan APBD murni.

Untuk itu, DPRD Kotim mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat realisasi anggaran.

“Kendalanya apa sampai kegiatan tidak dilaksanakan? Ini harus dijelaskan. Kami mendorong agar pembangunan segera berjalan, sehingga APBD perubahan nanti tidak ikut tersendat,” pungkasnya. (fin/fin)