GERBANGDESA.COM, Sampit – Harapan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih harus menunggu kepastian. Pasalnya, usulan sebanyak 365 formasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat jumlah kuota maupun jadwal pelaksanaan rekrutmen belum dapat dipastikan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengatakan kebutuhan 365 pegawai tersebut masih dalam tahap pengajuan, dengan kebutuhan terbesar berada pada sektor pendidikan, disusul tenaga kesehatan.
Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mengetahui perkembangan usulan tersebut.
“Pengajuan dari daerah masih sebanyak 365 formasi. Hanya saja, sampai sekarang kami belum menerima keputusan tertulis mengenai jumlah yang disetujui. Jadi, kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai rencana pembukaan seleksi CPNS pada November 2026, Kamaruddin meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayainya.
Menurutnya, informasi tersebut belum dapat dipastikan karena BKPSDM Kotim belum menerima pemberitahuan resmi, termasuk undangan pembahasan teknis atau focus group discussion (FGD).
“Informasi mengenai pelaksanaan pada November memang beredar, tetapi kami belum bisa membenarkannya. Kami harus berpegang pada keputusan resmi pemerintah pusat sebelum menyampaikan jadwal kepada masyarakat,” tegasnya.
Setelah penetapan alokasi formasi, proses selanjutnya akan melibatkan koordinasi pemerintah pusat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi daerah melalui mekanisme Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Sembari menunggu keputusan tersebut, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS diimbau mulai mempersiapkan dokumen serta mempelajari persyaratan dan tahapan seleksi.
BKPSDM Kotim juga mengingatkan calon pelamar agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan selalu menjadikan pengumuman resmi pemerintah sebagai acuan. (sgt/fin)
