Salah satu kantor desa di wilayah Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.

Gerbang Desa – Pemerintah desa selalu dituntut maksimal dan siap 24 jam untuk melayani warga desa. Namun, tidak diimbangi ketepatan waktu menerima gaji setiap bulan. Buktinya, sejak November-Desember 2021 hingga Januari-Februari 2022 belum ada tanda-tanda Alokasi Dana Desa (ADD) akan segera dicairkan.

Hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan terutama dari pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya kepada warga desa setempat dari segi administrasi bahkan pelayanan terhadap pemerintahan lainnya.

Sedangkan kita ketahui bersama bahwa gaji tersebut tidak hanya diperuntukan bagi kepala desa melainkan perangkat desa dan kelembagaan yang ada di desa. Misalnya, ketua RT, ketua RW, BPD, LPMD, bahkan kader posyandu dan tenaga pendidik di jenjang TK/PAUD.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),  Kalimantan Tengah (Kalteng), semestinya harus jeli dan mengedepankan hal ini. Sebab, tidak semua kepala desa, perangkat desa maupun kelembagaan yang ada di desa memiliki usaha tambahan.

Seandainya ada dari mereka yang punya usaha tambahan, itupun dianggap cuma sebagian kecil dan mungkin masih bisa dimaklumi ketika terjadi keterlambatan penggajian ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka yang hanya menggantungkan harapannya melalui gaji setiap bulan?.

“Kami inikan ada gaji tetap yang seharusnya dicairkan setiap bulan, beda sama PNS. Gaji PNS tetap dicairkan setiap bulan dan hanya karena Covid-19 tunjangan mereka dipotong berapa persen, tapi gaji tetap diterima setiap bulan. Terus, gaji kami ini kapan?,” tanya salah seorang kepala desa ketika dibincangi, kemarin.

Apa yang disampaikan di atas, tentunya sama juga yang dirasakan kepala desa lainnya terutama yang tersebar di 168 desa di Kotim. Mereka terpaksa harus mengutang kepada tetangga atau relasi yang dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah.

Di tengah galaunya kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan yang ada di desa karena sudah hampir 4 bulan belum terima gaji. Bupati Kotim Halikinnor pernah menyampaikan bahwa Februari ini merupakan awal penggunaan anggaran melalui APBD Kotim tahun anggaran 2022. Untuk itu, gerbong pemerintahan telah dirombak agar penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

“Saya harapkan kepada pejabat yang sudah dilantik segera melakukan serah terima jabatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebab, februari ini merupakan awal pengunaan anggaran,” katanya saat diwawancarai sejumlah awak media usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di gedung Serbaguna Sampit, Senin 7 Januari 2022.

Mari kita tunggu, semoga apa yang disampaikan orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung tercinta ini menjadi harapan besar bagi seluruh kepala desa, perangkat desa, dan kelembagaan desa bahwa dalam waktu dekat ADD akan segera dicairkan dan mudah-mudahan paling lambat awal Maret 2022. (gd-min)