GERBANGDESA.COM SAMPIT – Sebanyak 14 desa di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kondisinya sejak dulu hingga sekarang belum ada perubahan terutama ketersediaan air bersih.
Hal demikian terungkap pada saat Rapat Kerja Antar Penjabat Sementara Bupati Kotawaringin Timur dengan Kepala Desa Sekabupaten Kotawaringin Timur di Rujab Bupati, 2 Oktober 2024.
Kepala Desa Bapinang Hulu mewakili Kecamatan Pulau Hanaut Sugianur mengatakan, keluhan masyarakat yang ada di 14 tidak hanya kondisi infrastruktur jalan termasuk ketersediaan air bersih.
“Ketersediaan air bersih di desa wilayah kecamatan kami ini dari dahulu hingga sekarang belum pernah terealisasi, padahal tiap tahun kami mengusulkan ke pemerintah kabupaten termasuk provinsi,” ucapnya saat sesi tanya jawab.
Guna memenuhi agar tetap mendapatkan air bersih dan layak di konsumsi, lanjut Sugianur, pemerintah desa juga tiap tahun mengganggarkan melalui Dana Desa pengadaan tandon air.
Di mana tandon air tersebut, menurutnya, hanya digunakan untuk menampung air hujan yang nantinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan keperluaan lainnya.
“Selama ini warga kami hanya mengandalkan tandon air untuk menampung air hujan,” tegas Sugianur yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Pulau Hanaut ini.
Disisi lainnya, mengapa hanya mengandalkan air hujan untuk dijadikan air bersih dan layak di konsumsi, lantaran air sungai Mentaya sudah dinyatakan tercemar sehingga tidak dianjurkan untuk dijadikan air yang layak untuk di konsumsi.
Untuk itu, mengatasnamakan kecamatan Pulau Hanaut, sebanyak 14 desa menginginkan agar Pemkab Kotim benar-benar memperhatikan keadaan masyarakat di wilayah tersebut, terutama janjinya siap menyediakan air bersih dengan mendirikan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).
“Ketersediaan air bersih dan layak konsumsi juga termasuk mencegah terjadinya anak di wilayah Pulau Hanaut mengalami stunting,” pungkasnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Kotim H Shalahuddin mengaku pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan dan akan dimasukan dalam anggaran 2025.
“Kami sudah melakukan pengecekan di lapangan bersama bina marga, dan usulan ini akan kami masukan di tahun anggaran 2025,” ucapnya dihadapan seluruh kepala desa yang hadir pada acara tersebut. (fin/fin)
