GERBANGDESA.COM, Palangka Raya – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) mulai dijalankan di sejumlah instansi pemerintah, termasuk LPP RRI Palangka Raya. Namun, sebagai lembaga penyiaran publik, pelaksanaan WFH tidak diterapkan secara penuh. RRI tetap menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama agar siaran berjalan optimal tanpa gangguan.

Kebijakan ini mengacu pada nota dinas dari pimpinan pusat yang memberikan keleluasaan bagi setiap satuan kerja untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi di daerah. Dengan demikian, penerapan WFH di masing-masing wilayah dapat berbeda, bergantung pada kebutuhan layanan serta kesiapan sumber daya yang dimiliki.

Kepala LPP RRI Palangka Raya, Tri Umi Setyawati, menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel tersebut tidak diberlakukan secara menyeluruh. Menurutnya, karakter RRI sebagai lembaga pelayanan publik menuntut keberlangsungan siaran yang tidak boleh terhenti, sehingga kehadiran pegawai di kantor tetap menjadi kebutuhan utama.

Ia menjelaskan, sebagian besar pegawai operasional justru memilih tetap bekerja dari kantor. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kerja yang lebih lengkap, seperti jaringan internet, perangkat komputer, hingga sarana penunjang operasional lainnya yang dinilai lebih efektif untuk menunjang produktivitas.

Meski begitu, opsi WFH tetap diberikan kepada pegawai non-operasional dengan syarat adanya tanggung jawab kerja yang jelas. Setiap aktivitas selama bekerja dari rumah wajib dilaporkan sebagai bentuk akuntabilitas. Sistem pengawasan dilakukan secara digital melalui pelaporan berbasis daring, sehingga kinerja pegawai tetap terpantau.

Ke depan, penerapan WFH di RRI Palangka Raya akan terus mengikuti arahan dari pusat serta dievaluasi secara berkala. Dengan mengedepankan fleksibilitas yang terkontrol, diharapkan kinerja lembaga tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.(*/d)