GERBANGDESA.COM, Sampit – Ketua Umum DPP Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menegaskan pihaknya telah memberi waktu tiga hari kepada DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memberikan klarifikasi atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kotim, Jumat lalu. Namun hingga tenggat tersebut berlalu, jawaban resmi yang diminta belum juga diterima.
Ricko menyayangkan langkah Ketua DPRD Kotim, Rimbun, yang justru melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polres Kotawaringin Timur.
“Yang kami minta adalah klarifikasi atas apa yang kami pertanyakan saat demo. Tetapi yang dilakukan pejabat publik justru melapor ke pihak berwajib. Ini bukan jawaban,” ucapnya kepada wartawan gerbangdesa.com usai menggelar jumpa pers, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Kotim itu berlangsung damai dan merupakan bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang dan konstitusi.
Orasi publik, kata dia, tidak menyerang pribadi, melainkan menyoroti dugaan relasi kerja sama antara koperasi dan perusahaan Agrinas yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia menegaskan, apabila terdapat keberatan atas substansi orasi, semestinya dijawab melalui forum publik, bukan melalui laporan hukum.
“Kami mengapresiasi adanya dugaan untuk diuji, bukan menuduh. DPRD harusnya mau dikritik. Jangan sampai wakil rakyat hanya duduk tanpa memberi penjelasan,” tegas Ricko.
Terkait dugaan yang disuarakan, Tantara Lawung Adat Mandau Talawang mengklaim memiliki data pendukung berupa dokumen tertulis, pengakuan, serta dokumentasi visual kegiatan di lapangan.
Dugaan tersebut mencakup potensi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses kerja sama.
“Data yang kami pegang ada. Untuk menguak tabir ini, kami siap melaporkan ke ranah hukum yang lebih tinggi,” janjinya.
Ricko juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atas dinamika yang berkembang.
Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum dan mempercayakan penanganan kepada aparat penegak hukum, sembari berharap transparansi dapat terwujud demi menjaga wibawa dan kepercayaan publik terhadap DPRD Kotim.
“Kita percayakan kepada para penegak hukum dan sama-sama menjaga agar Kotawaringin Timur benar-benar transparan. Dengan kritik ini justru kami ingin menunjukkan bahwa kami mencintai DPRD dan ingin lembaga ini semakin kuat serta terbuka,” tutupnya. (fin/fin)
