Laporan: [ARIFIN] | Desa Jaya Kelapa, Kotawaringin Timur
Di atas aliran tenang Sungai Jejangkit, Desa Jaya Kelapa, berdiri sebuah jembatan yang seolah menolak untuk berdiri tegak. Setiap kali diperbaiki, ia perlahan turun lagi tenggelam ke tanah seperti menyerah pada sesuatu yang tak terlihat. Warga menyebutnya “angker”. Pejabat menyebutnya “anomali konstruksi”. Tapi bagi masyarakat Mentaya Hilir Selatan, Jembatan Jejangkit adalah nadi kehidupan yang terus retak.
Empat kali sudah jembatan ini diperbaiki. Empat kali pula lantainya kembali amblas. Tiang-tiang penyangga yang disambung berulang, tak mampu menahan beban waktu — atau mungkin beban kebijakan yang separuh hati.
“Sudah kami perbaiki empat kali, tiang ditambah, lantai ditinggikan, tetap saja turun,” kata Kepala Desa Jaya Kelapa, Mulyadi, saat ditemui dalam kunjungan Reses Perseorangan Masa Sidang I Tahun 2025 oleh Eddy Mashamy, anggota DPRD Kotawaringin Timur dari Fraksi PAN.
Bagi Eddy, masalah ini bukan sekadar keanehan fisik jembatan. Ia melihat tanda bahaya: ketidakseriusan dalam pengawasan dan perencanaan infrastruktur vital di daerah-daerah pelosok.
Sebagai mantan Camat Pulau Hanaut, Eddy paham betul arti strategis jembatan itu. Jalur tersebut bukan hanya dilalui warga Jaya Kelapa, tetapi juga masyarakat dari kecamatan tetangga seperti Pulau Hanaut yang menuju Pasar Samuda. Setiap hari, kendaraan angkutan hasil kebun, motor pelajar, hingga mobil logistik melintas di atas papan kayu yang semakin miring.
“Ini sudah darurat. Jembatan ini bukan hanya urusan mistis atau cerita rakyat. Ini soal keselamatan, ekonomi, dan masa depan warga,” tegas Eddy.
Namun di balik nada tegas itu, ada ironi yang lebih dalam. Mengapa perbaikan selalu gagal? Apakah kesalahan terletak pada teknik, bahan, atau ada faktor lain yang sengaja dibiarkan kabur?
Beberapa warga percaya, jembatan ini berdiri di lahan rawa yang “tak menerima” bangunan berat. Ada juga yang meyakini bahwa arus Sungai Jejangkit memiliki pusaran bawah tanah yang menggerus fondasi. Tapi bagi sebagian lainnya, jawaban paling sederhana sering kali yang paling benar: proyek asal jadi tanpa kajian yang matang.
“Yang mistis biarlah jadi cerita orang tua. Yang kami rasakan, jembatan ini selalu rusak karena tidak dibangun dengan serius,” ujar seorang warga, menatap papan jembatan yang mulai retak.
Kini, misteri Jembatan Jejangkit bukan lagi soal apakah ia akan turun lagi tapi berapa lama masyarakat harus menunggu agar pemerintah benar-benar mendengarkan.
Sebab, jika jembatan adalah simbol konektivitas, maka Jembatan Jejangkit sedang menjadi simbol lain: betapa rapuhnya komitmen pembangunan di ujung desa. (*)
