GERBANGDESA.COM JAKARTA – Rencananya akan ada pelepasan sekitar 200 juta nyamuk Wolbachia di Pulau Bali dan di lima kota yaitu Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.
Akan tetapi, penyebaran nyamuk biotik di wilayah Indonesia telah diserukan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah agar ditolak. Alasannya, bakal membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan.
“Jadi ini seakan-akan rakyat kita jadi kelinci percobaan dan ini tidak boleh. Siapa yang bertanggungjawab terhadap risiko yang akan datang,” ucap Siti Fadilah pada saat konferensi pers, di Jakarta, pekan lalu.
Mantan Menteri Kesehatan ini juga menyoroti keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia karena telah mensetujui atas percobaan itu akan dilakukan di Indonesia.
“Apakah sudah ada izin keamanan dan pertahanan? Karena ini menyangkut kedaulatan Republik Indonesia. Jangan sembarangan menyetujui percobaan yang langsung dilakukan pada rakyat Indonesia,” tegas Siti.
Sementara itu, Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan dan rencana pelepasan diadakan 13 November 2023.
Program penyebaran nyamuk yang bekerjasama dengan World Mosquito Program (WMP) ini mengklaim akan menurunkan penyakit Demam Berdarah, padahal Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian Demam Berdarah dalam 10 tahun terakhir.
Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT. menjelaskan program pelepasan ratusan juta nyamuk Wolbachia di Indonesia ini membawa risiko parah, antara lain, resiko terhadap Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
Pasalnya, belum ada studi menyeluruh di Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang secara jangka panjang sehingga berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dia menambahkan, pelepasan jutaan nyamuk berpotensi merusak industri pariwisata, serta ekonomi masyarakat setempat. (*)
