GERBANGDESA.COM, Sampit – Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan perlunya percepatan pembangunan jaringan kelistrikan jalur Bagendang–Pulau Lepeh yang menjadi akses utama penyaluran listrik ke Kecamatan Pulau Hanaut.
Penegasan ini disampaikan setelah pertemuan bersama PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalteng di Palangka Raya, menyusul masih seringnya terjadi pemadaman panjang dan tegangan listrik tidak stabil yang dialami warga di kawasan pesisir tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, menyatakan bahwa kondisi pelayanan listrik di Pulau Hanaut telah berada pada titik yang tidak lagi bisa ditoleransi.
Menurutnya, warga berhak mendapatkan layanan listrik yang layak sebagaimana masyarakat di wilayah lain di Kotim.
“Pulau Hanaut bukan baru kemarin dihuni. Warga sudah puluhan tahun tinggal dan beraktivitas di sana. Kalau sampai hari ini listriknya masih padam berhari-hari dan tegangannya naik turun, itu berarti ada yang tidak berjalan baik. Kami minta PLN tidak menunda-nunda pengerjaan jalur jaringan baru,” tegas Eddy, Senin (3/11/2025).
Dijelaskannya, selama ini Pulau Hanaut masih bergantung pada jaringan listrik dari Kecamatan Seranau yang membentang sekitar 25 kilometer melewati kawasan hutan dan rawa.
Kondisi tersebut membuat jaringan sangat rentan terhadap gangguan alam. Ketika terjadi kerusakan, proses penelusuran lokasi gangguan hingga perbaikan sering memakan waktu sangat lama.
“Masalah kelistrikan di Pulau Hanaut bukan sekali dua kali dikeluhkan. Bahkan pemadaman panjang hingga berhari-hari pernah terjadi. Ini jelas mengganggu aktivitas warga, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha kecil,” ujar Eddy, yang juga pernah menjabat sebagai Camat Pulau Hanaut ini.
Komisi I DPRD Kotim menegaskan akan mengawal secara intens progres penyelesaian jaringan tersebut, termasuk melakukan evaluasi berkala dengan pihak PLN UP2K Kalteng di Palangka Raya dan PLN UP3 Pangkalan Bun.
DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menempatkan pemerataan listrik sebagai program pembangunan utama tahun 2025 dan paling lambat 2026 mendatang.
“Ini bukan sekadar membangun tiang dan kabel. Ini soal pemerataan pembangunan. Soal martabat warga negara. Pulau Hanaut harus terang, dan itu tidak bisa lagi ditunda,” tutupnya.
Sebelumnya, PLN UP2K Kalteng menyampaikan masih terdapat sekitar 25 desa di Kotim yang belum teraliri listrik secara penuh, termasuk beberapa desa di wilayah terpencil dan pesisir.
Untuk tahun 2025, PLN UP2K menargetkan pembangunan jaringan listrik desa pada tujuh desa, dua di antaranya berada di Kecamatan Cempaga Hulu, yaitu Desa Selucing dan Desa Tumbang Koling.
Selain itu, PLN juga mempersiapkan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang melintasi Sungai Mentaya untuk mengaliri wilayah Kecamatan Pulau Hanaut.
Kabarnya di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut tersebut jalur distribusi baru dari Bagendang–Pulau Lepeh–Pulau Hanaut telah masuk dalam rencana prioritas.
Fondasi dan titik pembangunan tiang jaringan dilaporkan telah dimulai, namun penyelesaiannya masih memerlukan percepatan dan sinkronisasi dukungan dari pemerintah daerah setempat. (fin/nrl)
