JAKARTA, gerbangdesa.com – DPR mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan harga 3kg liquefied petroleum gas (LPG) alias melon gas. Mulyanto, anggota Komisi VII Fraksi PKS DPR RI, mengatakan harga patokan elpiji global kini turun drastis. Ia mengatakan pemerintah bisa menggunakan dana Rp 32,4 triliun dari tabungan PT Pertamina (Persero) untuk mensubsidi harga gas melon.
“Kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan harga jual gas melon 3 kg. Karena harga saat ini, harga patokan LPG global, terus turun hampir setengahnya sejak awal tahun 2022. Sebelumnya, harga patokan LPG adalah Setinggi US$1.000 per metrik ton, hari ini mendekati US$420,” katanya dalam Rapat Paripurna PDR RI ke-30 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
“Hasil perhitungan ramalan Pertamina tahun 2023, penurunan harga dihemat subsidi sebesar Rp 32,4 triliun yang dihemat. Oleh karena itu, kami ingin dana penghematan itu mensubsidi 3 kg gas melon. Kami mendesak pemerintah segera mempertimbangkan harga 3 kg melon gas,” lanjut Mulyanto.
Menurut dia, jika dana tabungan Rp 32,4 triliun digunakan untuk mensubsidi harga gas melon, bisa turun 30 hingga 40 persen.
Di sisi lain, Mulyanto terkejut dengan apa yang terjadi di Indonesia di tengah tren penurunan harga LPG patokan dunia. Ia mengatakan, ada beberapa kelangkaan dan kenaikan harga elpiji 3kg di beberapa daerah, antara lain Balikpapan, Makassar, beberapa kota di Sumbar.
Sementara itu, Vice President Corporate Communications Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, persoalan harga referensi LPG 3 kg merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang standar harga bahan bakar gas cair untuk tabung 3 kilogram.
Pemerintah daerah (pemda) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan tersendiri untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Pertambangan nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
Selain itu, Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk menyalurkan LPG bersubsidi menegaskan siap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Pertamina juga sedang menjajal pendistribusian LPG 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) agar lebih tepat sasaran.
Meski harga gas melon belum turun, LPG 5,5 kg dan 12 kg nonsubsidi kini tidak semahal dulu. Harga isi Bright Gas 5,5 kg turun Rp 4.000 per silinder, sedangkan Bright Gas 12 kg turun Rp 9.000 dari Rp 213.000 menjadi Rp 204.000 per silinder.
“Pada periode lalu, evolusi harga contact price (CP) Aramco sudah turun, sehingga Pertamina juga melakukan penyesuaian berupa penurunan harga 5,5 kg dan LPG 12 kg tidak bersubsidi. Untuk produk non subsidi Prinsipnya, menyesuaikan harga pasar,” kata Fadjar lewat keterangan resmi. , Rabu (7/5). (*/ary)
sumber : cnnindonesia.com
