GERBANGDESA.COM, Palangkaraya – Sengketa kepemilikan tanah dan bangunan eks Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Kalimantan Tengah (Kalteng) di Jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya, hingga kini belum menemukan titik penyelesaian. Laporan yang melibatkan pihak R. Atu Narang dan PDIP tersebut masih berproses di Polda Kalteng.
Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, tetapi masih menunggu keterangan saksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta.
Kuasa Hukum R. Atu Narang, Suriansyah Halim, mengatakan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, saksi fakta, hingga pihak Satuan Tugas (Satgas) telah dilakukan.
Namun, proses penanganan perkara masih menunggu kehadiran saksi dari DPP PDIP yang berkaitan dengan surat pernyataan yang menjadi salah satu pokok perselisihan.
“Seluruh saksi, baik dari saksi pelapor maupun saksi fakta, sudah diperiksa semua. Untuk Satgas sendiri, menurut penyidik juga sudah diperiksa,” ujar Suriansyah, Jumat (13/11/2026).
Persoalan semakin menjadi perhatian karena pihak Atu Narang menyatakan surat pernyataan yang sebelumnya dibuat telah dicabut.
Meski demikian, menurut Suriansyah, dokumen tersebut belakangan masih digunakan pihak PDIP sebagai bagian dari dasar klaim atas tanah dan bangunan yang disengketakan.
Pihaknya berharap saksi dari DPP dapat memberikan penjelasan mengenai asal-usul serta kedudukan surat tersebut.
“Klien kami sudah menyampaikan bahwa surat pernyataan itu sebenarnya sudah dicabut. Namun, mereka tetap menggunakan surat yang sudah dicabut tersebut,” tegasnya.
Di tengah proses yang masih berjalan, Atu Narang memastikan tidak akan menarik laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.
Suriansyah menegaskan, langkah hukum tersebut bukan semata-mata untuk mengejar hukuman bagi pihak yang dilaporkan, melainkan demi memperoleh kepastian hukum sekaligus memulihkan nama baik kliennya.
“Klien kami ingin supaya namanya dibersihkan. Bukan soal tuntutan berat atau ringan, tetapi ini hanya untuk mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait laporan balik dari pihak PDIP, Suriansyah mengaku hingga kini belum menerima panggilan pemeriksaan dari penyidik.
Sebaliknya, dalam laporan yang diajukan pihak Atu Narang terkait dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, pihak Satgas disebut telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
Pihak yang dilaporkan disebut mendalilkan memiliki surat tugas saat berada di lokasi. Namun, persoalan tersebut masih perlu didalami melalui proses hukum.
Hingga kini, penyelesaian sengketa eks kantor PDIP Kalteng tersebut masih menunggu perkembangan penanganan di Polda Kalteng, termasuk keterangan saksi dari DPP PDIP. (hmn/fin)
