GERBANGDESA.COM, Palangkaraya – Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektronik atau vape menjadi perhatian pelaku usaha dan komunitas pengguna di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu tidak hanya menyangkut penggunaan vape, tetapi juga aktivitas produksi hingga perdagangan.
Keputusan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor rokok elektrik.
Dede Sanjaya Haliem, pemilik toko vape sekaligus distributor sejumlah merek rokok elektrik di Palangka Raya, mengaku terkejut dengan cakupan fatwa tersebut.
Ia menilai, keputusan itu berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem usaha yang melibatkan pemilik toko, pekerja, mitra ritel hingga distributor lokal. Meski demikian, Dede menegaskan tetap menghormati otoritas keagamaan MUI.
“Sebagai pelaku usaha, kami tentu menghormati otoritas keagamaan MUI. Namun, di sisi lain, ada banyak pekerja, mitra ritel, dan distributor lokal yang menggantungkan hidup dari usaha ini,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, produk yang selama ini dipasarkannya merupakan produk resmi yang dilengkapi pita cukai dan melalui mekanisme pengawasan.
Dede berharap pemerintah dapat mempertimbangkan perbedaan antara perdagangan legal dan penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas terlarang.
“Jika persoalannya adalah penyalahgunaan narkotika cair, kami mendukung aparat menindak tegas pelakunya. Namun, jika perdagangan legal ikut dilarang total tanpa solusi transisi, dampaknya terhadap ekonomi lokal akan sangat terasa,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan perwakilan Komunitas Vape Palangka Raya, Jean Steve. Ia menegaskan komunitasnya menolak penggunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana mengonsumsi narkotika maupun zat terlarang lainnya.
Namun, ia berharap pengguna vape tidak serta-merta disamaratakan dengan pelaku penyalahgunaan.
Menurutnya, diperlukan ruang dialog yang melibatkan pelaku industri, komunitas, pemerintah, dan pakar kesehatan sebelum regulasi resmi diberlakukan.
“Kami berharap ada komunikasi terbuka agar kebijakan yang dihasilkan tetap adil dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kesehatan, pengawasan produk, serta dampaknya terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI turut menyoroti potensi dampak negatif nikotin terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya. (hmn/fin)
