GERBANGDESA.COM, SIDOARJO – Guna pemerataan akses di daerah terpencil, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo launching 9 desa digital dan tiga wilayah akses jaringan internet blank spot.
”Program desa digital ini akan menjadi langkah awal Kabupaten Sidoarjo agar masyarakat tidak buta akan perkembangan zaman yakni digital,” ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di sela-sela Grand Launching Desa digital dan Akses Desa Jaringan Blank Spot di Pendopo Delta Wibawa yang dilansir dari jawapos.com, Kamis 24 Agustus 2023.
Menurutnya, launching ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pemerataan aksesibilitas daerah perikanan, pembangunan infrastruktur, serta sarana pendidikan.
Ditambahkannya, perluasan jaringan internet di wilayah blank spot juga dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk mengakses internet, pembelajaran jarak jauh, dan pemasaran produk UMKM secara online.
”Tahun lalu, kita juga ada program akses jaringan internet di wilayah blank spot yaitu di Desa Kali Alo, Tlocor, dan Tanjungsari. Sedangkan program 2023 juga ada 3 wilayah yang mendapat akses jaringan internet yaitu di Kalikajang, Kepetingan, Pucukan yang di antaranya merupakan penghasil devisa,” tambah Ahmad Muhdlor Ali.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo Didik Triwahyudi menjelaskan, 9 desa digital diantaranya, Desa Waru (Kecamatan Waru), Desa Tambak Kalisogo, Desa Pangreh, Desa Kupang, Desa Dukuhsari, Desa Kedungcangkring, dan Desa Kedungrejo (Kecamatan Jabon), Desa Glagaharum (Kecamatan Porong), serta Desa Blurukidul (Kecamatan Sidoarjo).
Sedangkan 3 wilayah blank spot yang mendapatkan akses jaringan internet yaitu Dusun Kalikajang dan Dusun Pucukan Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo; serta Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran.
”Dengan akses yang lebih baik, diharapkan masyarakat di daerah tersebut dapat terhubung dengan dunia digital, membuka peluang baru, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal,” harapnya.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang juga hadir dalam Launching itu berpesan agar aplikasi-aplikasi pemerintah yang digunakan dalam pelayanan diintegrasikan menjadi satu aplikasi.
“Banyak sekali aplikasi dari berbagai lembaga atau instansi dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat yang digunakan oleh masyarakat. Kalau bisa itu diintegrasikan,” saran Halim. (*/fin)
