SAMPIT – Rencana Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menggandeng investor asal Morowali, Sulawesi Tengah, untuk membangun smelter senilai Rp160 triliun di Kecamatan Pulau Hanaut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kotim Dapil III, Eddy Mashamy.
Smelter tersebut bakal berdiri di atas lahan sekitar 16 hektar, membentang dari Desa Babaung hingga Kampung Cemeti, Desa Satiruk. Proyek ini digadang-gadang menjadi mesin baru penggerak ekonomi daerah dengan menghasilkan bauksit, silika, dan batubara murni sebagai bahan baku industri otomotif, elektronik, hingga konstruksi.
Eddy Mashamy, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim dan pernah menjabat sebagai Camat Pulau Hanaut, menyambut baik rencana tersebut. Namun, ia menegaskan agar pemerintah dan investor tidak hanya menonjolkan potensi keuntungan ekonomi semata.
“Pembangunan smelter ini memang peluang besar. Tapi jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton, sementara dampak lingkungan dan sosial mereka yang menanggung,” kata Eddy, Rabu (10/9/2025).
Ia menyebut, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar menyentuh masyarakat lokal, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi desa, hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Perusahaan, menurutnya, juga wajib menjalankan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
Meski begitu, Eddy mengingatkan ada tantangan serius yang perlu diantisipasi. Salah satunya masalah lahan, di mana warga kerap diminta melepas tanah mereka sementara realisasi pembangunan pabrik berjalan lambat. “Janji yang tak ditepati bisa memicu protes masyarakat. Itu harus dihindari,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan lingkungan. Smelter, kata Eddy, adalah industri berat yang berisiko menghasilkan limbah berbahaya. “Kajian Amdal tidak boleh jadi formalitas. Itu syarat mutlak demi menjaga ekosistem Pulau Hanaut dan sekitarnya,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi dan komunikasi terbuka adalah kunci. Investor dan pemerintah daerah wajib menyampaikan rencana pembangunan, jadwal realisasi, hingga kepastian tenaga kerja lokal sejak awal agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.
“Kalau tiga hal ini yakni, keuntungan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial, bisa berjalan beriringan, saya yakin smelter ini akan jadi kebanggaan Kotim, bukan masalah baru,” pungkasnya. (fin/fin)
