GERBANGDESA.COM, SAMPIT – Pemerintah Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk tahun anggaran 2024.
“Ada 12 jenis kegiatan yang telah disepakati untuk pembangunan yang nantinya akan menggunakan dana desa tahun anggaran 2024,” ucap Kepala Desa Bapinang Hulu Sugianur kepada wartawan media siber gerbang desa usai musyawarah di Balai Pertemuan Batang Danum Kupang Bulan, Senin 25 September 2023.
Adapun 12 jenis kegiatan yang memprioritaskan pendidikan dan kesehatan diantaranya,
- Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa
- Pengelolaan aset desa
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA
- Penyelenggaraan Posyandu
- Pembangunan sarana Posyandu
- Pemeliharaan jalan usaha tani
- Pemeliharaan jembatan desa
- Pembangunan jembatan milik desa
- Pemeliharaan air bersih ke rumah tangga
- Pembangunan saluran irigasi sederhana
- Hutan desa
- Jembatan
Selain pembangunan menggunakan dana desa, lanjutnya, pada Musrenbangdes juga ada usulan prioritas yang akan mengandalkan bantuan melalui APBD, APBN maupun Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
“Melalui pihak ketiga ini jenis kegiatan yang telah disepakati jumlahnya cukup banyak atau sekitar 26 kegiatan,” ujar pria yang sudah 3 periode menjabat sebagai Kepala Desa Bapinang Hulu ini.
Dia menambahkan, usulan prioritas di luar dana desa yang akan diperjuangkan seperti, desa wisata, meja kursi untuk siswa SMP, komputer, siring sungai mentaya, normalisasi skunder hingga semenisasi jalan dan gorong-gorong.
“Harapannya, semoja saja apa yang sudah dianggap skala prioritas bisa terealisasi pada tahun 2024. Sebab, kami juga masih menggunakan aturan lama. Jika aturan itu berubah maka kami akan adakan merubah kembali usulan tersebut,” pungkasnya
Sementara itu, Camat Pulau Hanaut Deddy Jauhari menyampaikan bahwa setelah dilakukan Musrenbangdes hendaknya datanya segera diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Yang melakukan penginputan data itu adalah operator desa, kami dari pihak kecamatan bisa saja membantu jika itu diperlukan,” saran mantan Kepala Bidang Kesra Setda Kotim ini. (fin)
