GERBANGDESA.COM JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya mulai saat ini telah melakukan proses retifikasi besar-besaran mengenai pengurangan pejabat eselon II, III, dan IV.
“Nanti akan ada pengurangan 1.238 eselon II atau kurang lebih 2 per daerah. Kita akan hemat cukup banyak sekitar Rp8 triliun kalau pengurangan ini jalan,” katanya dalam Peresmian Bersama 10 MPP di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang dikutip dari detikFinance, Rabu 1 November 2023.
Menteri yang akrab disapa Anas ini menegaskan bahwa pihaknya fokus pengurangan pejabat untuk pejabat eselon II sekitar 1.238, eselon III sekitar 30.854, dan eselon IV sekitar 157.192.
Menurutnya, langkah ini dilakukan karena ditemui sejumlah daerah yang ternyata jumlah perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak imbang dengan jumlah penduduk.
Dalam hal ini, Anas menyebut ada daerah yang ibaratnya jumlah penduduk cuma 400 ribuan namun OPD-nya hampir setara dengan daerah berpenduduk 4 juta orang.
“Akhirnya duitnya habis buat gaji pegawainya. Kita akan kerjakan ini dan kita sudah sepakati variabelnya,” kata Anas.
Lewat langkah ini, harapannya posisi eselon II dan III tidak akan terlalu banyak dan pembiayaan pun bisa lebih efisen. Anas mengatakan, rencana ini pun sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
“Presiden sangat setuju dengan adanya ini, sehingga ke depan tidak telalu banyak eselon II dan III karena memang jumlah penduduk dan kebutuhannya tidak banyak. Misalnya Dinas Pariwisata, Pendidikan dan budaya. Itu bisa dirangkap kalau jumlah penduduknya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Anas menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dan bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut variable-variable yang melandasi langkah ini.
Bahkan untuk melengkapi data, lanjutnya, pemerintah juga akan mengacu pada data Badan Pusat Statistika (BPS) mulai dari variable jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, hingga ekonomi.
“Dalam waktu dekat akan kita lakukan sosialisasi seiring dengan target prioritas Pak Presiden rencana kerjanya yang disebut dengan penyederhanaan birokrasi. Jadi penyederhanaan birokrasi yang kita kerjakan seiring hanya program digitalisasi, karena kalau program digitalnya jalan berarti jumlah struktur dan orangnya bisa dikurangi tapi fungsinya tetap bisa diutamakan,” tandasnya. (*/fin)
Artikel ini telah tayang di detikFinance dengan judul “Demi Hemat Anggaran, Pemerintah Bakal Pangkas Pejabat ASN di Daerah!”.