GERBANGDESA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap banyak persoalan terkait data penerima bantuan sosial (bansos). Deputi Pencegahan dan Pengendalian KPK Pahala Nainggolan mengatakan, penerima bantuan bansos berjumlah ratusan ribu meski memiliki penghasilan cukup.
“Mensos (Tri Rismaharini) datang dulu ke NIK, jadi update NIK ini sampai ke BPJS TK, keluar data ada 493.000 penerima upah di atas UM provinsi atau daerah, artinya terindikasi benar menerima. gaji, dia bekerja, menerima gaji, sesuai petunjuk,” kata Pahala pada acara sosialisasi NIK dan rapat antar kementerian di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/5).
Menteri Sosial Tri Rismaharini turut serta dalam agenda tersebut. Dari 493.000 penerima bantuan sosial salah sasaran, terdapat sekitar 23.800 penerima manfaat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pahala mengatakan, sebagian besar penerima bansos salah sasaran tersebut terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data yang bermasalah tersebut dikatakan sedang diperbaiki.
“Kita bandingkan datanya dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara), kita ingin melihat siapa saja yang tercatat sebagai ASN. Ternyata sekitar 23,8 ribu di antaranya berprofesi sebagai ASN,” ujarnya.
Menurut dia, setidaknya Rp 523 miliar uang negara keluar setiap bulannya untuk penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Ia yakin dengan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hal serupa tidak akan terulang kembali.
“Nilai ketidaktepatan ini kami hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena kesalahan kami memberikannya kepada orang yang sebenarnya tidak tepat. Namun khusus untuk PNS dan penerima gaji, kami hitung Rp 140 miliar per bulan. sebenarnya tidak memberikannya sebagaimana mestinya,” kata Pahala. (*/ary)
sumber : cnnindonesia.com
