JAKARTA, gerbangdesa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan kasus korupsi penyaluran beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021. bansos) program.
“Benar, tindakan itu terjadi,” kata Ali Fikri, juru bicara lembaga dan lembaga penegak hukum KPK, Selasa (23/5/2023). Hal ini berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau anak perusahaan BGR Logistics. dan beberapa pihak swasta. Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka.
Namun, identitas mereka baru akan terungkap setelah pemeriksaan dirasa cukup. Belakangan, KPK meminta Direktur Jenderal Imigrasi (Ditjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah pengunduran diri Dirut PT Trans Jakarta Kuncoro Wibowo ke luar negeri. Selain itu, KPK memblokir lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdan, dan Budi Susanto.
Enam orang dicegah masuk ke luar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023. Berikut sejumlah fakta penggeledahan KPK di kantor Kementerian Sosial:
1. 8 jam penyelidikan
Don Rozano Sigit Prakoeswa, staf khusus Kementerian Sosial dan Komunikasi, mengatakan penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial antara pukul 10.00 hingga 18.00 WIB. Dengan kata lain, pencarian ini memakan waktu 8 jam. “Betul penyidik KPK datang ke Kemensos pada pukul 10.00 WIB-18.00 WIB terkait penyaluran bantuan beras ke KPM PKH tahun 2020,” kata Don dalam program Kompas TV yang dikutip Selasa malam.
2. Geledah ruang Ditjen Dayasos
Don menuturkan, saat penyidik KPK datang, pihaknya langsung membawa mereka ke ruangan yang sesuai. Ruangan tersebut adalah ruangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos).
3. Bawa notebook hingga ponsel
Dalam penggeledahan ini, pihaknya menyerahkan dokumen dan alat yang diminta. Don mengatakan penyidik KPK membawa beberapa alat, notebook hingga handphone. “Kelihatannya seperti buku catatan, bukan. Kalau tidak salah, ada notebook, ada handphone. Digunakan tahun ini. Anggota KPK harus punya mekanisme untuk mengecek notebook ini mulai tahun berapa dan seterusnya,” kata Don.
4. Risma rapat
Sementara itu, saat tim penyidik datang, Don mengaku Menteri Sosial (Mensos) Dr Rismaharin melakukan rapat internal. Di tengah pertemuan, tersiar kabar bahwa tim peneliti KPK telah datang dan ingin menginformasikan kegiatannya ke kantor Kementerian Sosial. Risma pun sempat berpartisipasi sebelum pertemuan dilanjutkan.
“Setelah itu, ibu mengawasi pertemuan kami sampai sore ketika mereka berhenti. Lalu mereka berpamitan dan mengucapkan terima kasih dan ya, seperti biasa,” kata Don.
(*/ary)
dilansir dari: kompas.com
