DPRD Kotim Ingatkan Manfaat dan Risiko Pembangunan Smelter di Pulau Hanaut

SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan III, Eddy Mashamy, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan smelter raksasa di Kecamatan Pulau Hanaut dengan nilai investasi mencapai Rp160 triliun. Smelter tersebut rencananya akan mengolah bauksit, silika, dan batubara dengan investor dari Morowali, Sulawesi Tengah.

Eddy menegaskan, masuknya investor besar ke pedesaan seperti Pulau Hanaut tentu dapat membawa manfaat signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, hingga bertambahnya pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

“Kehadiran smelter bisa membuka peluang kerja, meningkatkan taraf hidup warga, sekaligus menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi baru di kawasan pedesaan,” ujarnya kepada wartawan media Siber saat berada diruang kerjanya, Kamis (11/9/2025).

Namun, politisi PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim itu mengingatkan agar investasi sebesar ini tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan, tetapi juga harus melalui pengkajian matang dan terukur.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keterlibatan warga lokal dalam setiap proses pembangunan.

“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Investor harus transparan, bertanggung jawab, dan masyarakat wajib dilibatkan sejak perencanaan hingga pengawasan,” tegas mantan Camat Pulau Hanaut ini.

Menurutnya, pembangunan smelter memang membawa sejumlah peluang, seperti peningkatan nilai tambah produk tambang, diversifikasi ekonomi pedesaan, serta transfer teknologi.

Namun di sisi lain, terdapat pula risiko yang perlu diantisipasi, seperti pencemaran lingkungan, perubahan penggunaan lahan, hingga potensi konflik sosial.

Untuk itu, Eddy mendorong agar pemerintah daerah bersama investor membuka ruang dialog dengan masyarakat. Beberapa hal yang perlu dipastikan antara lain: pengelolaan limbah dan polusi, dampak kesehatan warga, kepastian lapangan kerja bagi putra daerah, kompensasi yang adil bagi lahan terdampak, serta keterbukaan informasi.

“Smelter ini bisa menjadi tonggak sejarah pembangunan Pulau Hanaut dan Kotim secara keseluruhan. Tapi kunci utamanya ada pada bagaimana kita mengelola dengan baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandas Eddy. (fin/fin)

Related Post