GERBANGDESA.COM, Samarinda – Isu kualitas data desa kembali mengemuka di Kalimantan Timur, seiring dorongan percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintah menilai, persoalan utama bukan semata pada program, melainkan pada akurasi dan validitas data yang menjadi dasar perencanaan. Ketidaktepatan data dinilai berpotensi menghambat langkah desa menuju status mandiri.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), pemerintah provinsi menegaskan bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa bukan sekadar formalitas administratif.
Data tersebut menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, mengungkapkan masih adanya kesenjangan antara data yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan.
Hal ini berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
“Data yang tidak akurat akan berpengaruh pada kebijakan. Program yang dijalankan bisa saja tidak sesuai dengan keperluan riil masyarakat desa,” tegasnya dilansir dari rri.co.id, Selasa (24/3/2026).
Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 desa berstatus maju dapat naik kelas menjadi desa mandiri pada 2026. Namun, target tersebut dinilai sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun.
Momentum percepatan Indeks Desa (ID) tahun ini pun diharapkan menjadi titik balik pembenahan sistem pendataan di tingkat desa.
Di lapangan, persoalan tidak hanya bersifat teknis. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala masih menjadi kendala serius.
Minimnya sumber daya manusia serta kurangnya pendampingan membuat proses pendataan di sejumlah wilayah belum berjalan optimal.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPD mendorong pembentukan relawan pendataan desa serta memperkuat peran tenaga pendamping profesional.
Di saat yang sama, sinergi lintas pemerintahan mulai dari kabupaten hingga desa dinilai menjadi kunci keberhasilan integrasi data berbasis SDGs Desa.
Tanpa basis data yang kuat, pembangunan desa berkelanjutan dikhawatirkan hanya menjadi target di atas kertas, bukan realitas yang dirasakan masyarakat. (*)
