SAMPIT– Dukungan terhadap adanya rencana investasi pembangunan smelter senilai Rp160 triliun di Kecamatan Pulau Hanaut, kembali disuarakan oleh anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) III, Akhyannor. Politisi Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kotim ini menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana besar tersebut, selama tetap mengacu pada regulasi daerah yang berlaku.
“Ini bukan dana dari APBD atau anggaran Pemkab Kotim. Ini murni investasi dari pihak ketiga. Tapi, sebagai wakil rakyat, kami akan mengawal agar investasi ini tidak merugikan masyarakat, terutama dalam hal tenaga kerja dan infrastruktur,” ujar Akhyannor kepada wartawan media siber gerbang desa saat diruang komisi II, Kamis 11 September 2025..
Menurutnya, investasi smelter ini harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat di empat kecamatan utama di sekitar lokasi pembangunan, serta masyarakat Kotim secara umum. Salah satu poin penting yang disorot adalah prioritas tenaga kerja lokal.
“Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jangan sampai investor membawa masuk tenaga kerja dari luar tanpa alasan kuat,” kata pria kelahiran di Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan ini.
Akhyannor juga menyinggung pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar proyek. Ia meminta agar pemerintah daerah dan investor memberi perhatian serius terhadap ketersediaan air bersih dan penurunan daya listrik yang kerap terjadi. “Jangan sampai proyek besar ini berjalan, tapi warga di sekitarnya justru kesulitan air bersih dan listrik,” imbuhnya.
Proyek smelter ini sejatinya bukan hal baru. Gagasan pembangunan smelter di Pulau Hanaut, tepatnya di Desa Bantian, sudah mulai digaungkan sejak 2014. Namun, proyek ini sempat tersendat karena sejumlah persoalan, termasuk masalah lebar sungai yang akan dilalui tongkang dan tugboat.
“Saat itu sebenarnya kepala desa dan camat sudah menyetujui rencana pembangunan karena harga tanah masih relatif murah. Tapi karena kurang pengawalan dan ada tarik ulur kepentingan, akhirnya tertunda,” jelas Akhyannor.
Ia pun menekankan kembali bahwa smelter ini bukan sekadar proyek industri, melainkan simbol kemajuan daerah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. “Kita tidak menolak investasi. Tapi kita ingin agar investasi ini berpihak pada rakyat, bukan malah menyisakan masalah baru,” tutupnya. (fin/fin)
