SAMPIT – Kepercayaan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor terhadap Muhammad Rusli untuk menakhodai Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, berumur pendek. Baru sepekan dilantik, pejabat muda dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) itu memilih mengundurkan diri.
Jabatan Lurah Tanah Mas pun kini kosong — meninggalkan tanda tanya besar atas proses penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Kotim yang dinilai terburu-buru dan minim pertimbangan kesiapan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, membenarkan bahwa surat pengunduran diri resmi telah diterima pada Selasa sore, 14 Oktober 2025.
“Benar, surat pengunduran diri sudah kami terima. Saat ini tengah kami proses dan akan diteruskan kepada Bupati untuk penunjukan pelaksana tugas (Plt),” ujar Kamaruddin, kepada sejumlah awak media, kemarin.
Ia menegaskan, kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena bisa menghambat pelayanan publik di Kelurahan Tanah Mas. Dalam waktu dekat, Bupati Halikinnor akan menunjuk pejabat sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Rusli sebelumnya dilantik pada 8 Oktober 2025 bersama sejumlah pejabat lain. Namun ironisnya, saat pelantikan berlangsung, ia tidak hadir karena sedang mengikuti Pornas XVII Korpri 2025 di Palembang sebagai bagian dari kontingen Kalimantan Tengah.
Usai menerima kabar bahwa dirinya resmi dilantik sebagai lurah, Rusli justru memilih mundur. Ia beralasan belum siap menghadapi kompleksitas persoalan di tingkat masyarakat.
“Saya belum siap dan belum mampu jika dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan di kelurahan. Saya ingin tetap berkontribusi di Dispora, apalagi masih banyak posisi kosong yang perlu diisi,” ujarnya.
Langkah mundur Rusli ini sontak memantik sorotan publik. Pasalnya, jabatan lurah bukan sekadar posisi administratif, melainkan ujung tombak pelayanan langsung kepada warga. Pengunduran diri secepat ini menunjukkan adanya celah dalam sistem mutasi dan promosi pejabat di Kotim.
Bupati Halikinnor kini dihadapkan pada tantangan menjaga kepercayaan publik. Apakah langkah cepat mengganti Rusli cukup, atau justru perlu evaluasi menyeluruh terhadap proses penempatan pejabat yang terkesan asal tunjuk tanpa kesiapan mental dan teknis?
Satu hal pasti pengunduran diri Muhammad Rusli menjadi alarm keras bagi Pemkab Kotim, kepercayaan jabatan tak boleh diberikan tanpa kesiapan menerima tanggung jawab. (fin/fin)
