GERBANGDESA.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka-bukaan soal kemungkinan kerugian dana negara sebesar Rp523 miliar terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos lebih dari Rp 523 Miliar per bulan dapat dihemat dengan mendiskualifikasi penerima bantuan sosial yang dilaksanakan bersama Generalitat sebanyak 2.284.992 keluarga penerima manfaat (KPM). “. kata Risma dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9).
Risma mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah daerah telah berhasil mengoreksi 41.377.528 data. Ia mengatakan, Kemensos telah menerima usulan data baru sebanyak 21.072.271 orang, sedangkan yang menerima bantuan sosial sebanyak 15.294.921 orang dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 4.473.332 orang.
Risma mengatakan, kerugian negara dalam penyaluran bansos senilai Rp140 miliar per bulan ini bisa dihemat melalui kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil. AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Kepegawaian Negara dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dimana penerima bantuan sosial yang gajinya di atas UMK sebanyak 493.137 orang, ASN sebanyak 23.879 orang dan data yang terdaftar di Ditjen UAS sebanyak 13.369 orang, telah dikembalikan ke Daerah untuk diverifikasi kembali, ujarnya.
Risma mengungkapkan, sejak dilantik menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2020, banyak masukan yang diterimanya dari BPK, BPKP, dan lembaga lainnya terhadap upaya pembersihan DTKS.
Oleh karena itu, hingga Agustus 2023, total ada 68.211.528 data yang dihentikan.
KPK sebelumnya menyebut ada ratusan ribu penerima bantuan kesejahteraan meski memiliki penghasilan cukup. Dari 493.000 penerima bantuan sosial salah sasaran, terdapat sekitar 23.800 penerima manfaat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Pengawasan KPK, mengatakan setidaknya Rp 523 miliar uang negara keluar setiap bulannya untuk penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
“Nilai ketidaktepatan ini kami hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena kesalahan kami memberikannya kepada orang yang sebenarnya tidak tepat. Namun khusus untuk PNS dan penerima gaji, kami hitung sebesar 140 miliar rupiah untuk setiap bulannya. .bulan, sebenarnya kami tidak memberikannya sebagaimana mestinya,” kata Pahala pada sosialisasi NIK dan rapat antar kementerian di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. (*/ary)
sumber : cnnindonesia.com
